Dalam upaya melindungi konsumen, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia mengambil langkah konkret untuk memastikan hak para pembeli tiket konser musik Day6. Acara yang berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada awal bulan Mei ini telah menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat terkait pengembalian dana dan perubahan lokasi acara. Pemerintah bersama pihak promotor berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses refund sebelum akhir Mei 2025.

Komitmennya: Menyelesaikan Refund Sebelum Akhir Mei

Di tengah gemuruh hiburan musik internasional, sebuah kontroversi mencuat usai digelarnya konser grup musik Korea Selatan, Day6, di Jakarta. Acara yang diselenggarakan pada hari Sabtu, awal Mei lalu, menyisakan masalah serius bagi ratusan penonton. Munculnya keluhan terkait refund tiket serta ketidakjelasan terkait perubahan lokasi acara menjadi sorotan utama. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, secara resmi menyatakan bahwa pemerintah akan terlibat aktif dalam pengawalan proses refund tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, hingga pertengahan bulan Mei, promotor acara berhasil menyelesaikan 30-40% dari total klaim refund. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Moga Simatupang, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan promotor Mecimapro, platform penjualan tiket.com, serta Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI). Dalam rapat tersebut, semua pihak sepakat untuk menuntaskan seluruh proses refund sebelum batas waktu yang ditentukan.

Untuk mempercepat proses, promotor juga memberikan fasilitas tambahan kepada konsumen yang tetap hadir di acara. Fasilitas ini mencakup layanan transportasi gratis, perlindungan medis, serta paket makanan ringan. Namun, bagi mereka yang merasa dirugikan dan belum mendapatkan pengembalian dana, disarankan untuk menghubungi promotor melalui saluran komunikasi resmi.

Dari sudut pandang jurnalistik, kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dalam industri hiburan. Setiap pelaku bisnis harus bertanggung jawab terhadap konsumen dan mematuhi regulasi yang berlaku. Langkah pemerintah dalam mengawal proses refund ini menjadi contoh nyata bagaimana perlindungan konsumen dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Ini juga mengajarkan pentingnya kesadaran konsumen dalam memahami hak-hak mereka saat menggunakan layanan apa pun.