Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia mencatat penurunan signifikan menjadi 0,421 pada tahun 2024. Angka ini merupakan rekor terendah dalam tujuh tahun terakhir, dengan laju penurunan dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Laporan ini menyoroti perbaikan yang terjadi di berbagai dimensi penyusun IKG, khususnya di pasar tenaga kerja dan akses layanan kesehatan bagi perempuan.

Perubahan Signifikan dalam Dimensi Kesetaraan Gender

Dalam rilis resminya, BPS menyatakan bahwa perbaikan paling mencolok terjadi di bidang partisipasi angkatan kerja perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk kelompok perempuan meningkat hampir dua persen menjadi 56,42%, melebihi kenaikan TPAK laki-laki yang hanya 0,40%. Selain itu, partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif juga mengalami peningkatan, meskipun masih relatif kecil, dari 22,14% menjadi 22,46%.

Pada sektor pendidikan, proporsi perempuan usia 25 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan minimal setingkat SMA naik tipis menjadi 37,64%. Dari sisi kesehatan reproduksi, kondisi juga menunjukkan perbaikan, dengan turunnya jumlah kelahiran pertama di bawah usia 20 tahun serta persalinan di luar fasilitas medis.

Berbicara tentang distribusi geografis, 26 dari total 38 provinsi di Indonesia melaporkan penurunan IKG. Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat kemajuan paling besar dengan penurunan sebesar 0,120 poin, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Namun, lima provinsi lainnya, termasuk Maluku dan Kalimantan Timur, justru mengalami kenaikan IKG.

Laporan ini juga menegaskan bahwa data IKG tahun ini lebih komprehensif karena mencakup seluruh provinsi, termasuk daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat.

Walaupun demikian, 22 provinsi masih memiliki nilai IKG di atas rata-rata nasional, menunjukkan bahwa tantangan kesetaraan gender masih harus dihadapi secara serius di beberapa wilayah.

Pandangan dari Perspektif Jurnalis

Sebagai seorang pembaca atau jurnalis, laporan ini memberikan gambaran positif tentang upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki ketimpangan gender di Indonesia. Peningkatan partisipasi perempuan di berbagai sektor, terutama pasar tenaga kerja dan parlemen, adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif.

Namun, fakta bahwa beberapa provinsi masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional menegaskan bahwa pekerjaan rumah tetap ada. Penting bagi pemerintah untuk terus memantau perkembangan ini dan merancang kebijakan yang lebih efektif guna mempercepat proses kesetaraan gender di seluruh wilayah Indonesia.