Perkembangan terbaru dalam kasus utang yang menjerat Muhammad Sawkani, suami artis Ratna Galih, mencuri perhatian publik. Di Pengadilan Niaga Surabaya, langkah-langkah hukum terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Anugerah Tujuh Sejati (ATS) terus berlanjut. Namun, sikap Sawkani sebagai penjamin pribadi atas utang tersebut dinilai kurang kooperatif karena tidak hadir langsung dalam rapat proses PKPU di pengadilan. Hal ini memperburuk posisi hukumnya.

Ketentuan hukum Indonesia secara tegas menegaskan konsekuensi bagi para debitur yang mengabaikan proses persidangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan, ketiadaan debitur sepanjang persidangan dapat menjadi alasan untuk menyatakan seseorang pailit. Dalam konteks ini, jika Sawkani tetap tidak hadir hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya, ia berisiko dinyatakan pailit oleh majelis hakim. Status ini akan membawa dampak serius terhadap aset pribadi dan profesionalnya.

Dalam putusan Pengadilan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby, disebutkan bahwa Sawkani memiliki tanggung jawab langsung atas utang perusahaan yang ia jamin. Menurut pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kreditur berhak menuntut pertanggungjawaban penuh dari penjamin utang tersebut. Majelis hakim menegaskan bahwa utang kontinjen Sawkani harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan integritas sistem perbankan serta ekonomi nasional.

Pemenuhan kewajiban hukum adalah cerminan dari nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial. Setiap individu yang terlibat dalam hubungan keuangan harus mematuhi komitmennya demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang transparan dan bertanggung jawab, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat.