Hubungan dagang internasional kembali mengalami goncangan akibat kebijakan baru yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Pemerintah pimpinan Donald Trump berencana untuk memberlakukan tarif sebesar 25% kepada negara-negara yang masih melakukan perdagangan minyak dengan Venezuela, mulai tanggal 2 April. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar yang bertujuan untuk menekan pengaruh ekonomi Venezuela serta memperkuat posisi perdagangan AS di kancah global. Menurut laporan yang diterbitkan melalui platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa langkah ini adalah respons terhadap sikap Venezuela yang dinilai merugikan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Kebijakan ini tidak hanya ditujukan pada Venezuela, tetapi juga mencakup beberapa mitra dagang utama seperti Tiongkok. Selain produk energi, Trump juga mengumumkan rencana pemberlakuan tarif pada sektor lainnya, termasuk obat-obatan, kendaraan bermotor, dan aluminium. Dalam rapat kabinet di Gedung Putih, Trump menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendorong prinsip perdagangan yang adil dan resiprokal. Menurutnya, tarif ini akan membantu menyeimbangkan beban pajak impor yang selama ini dirasa kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Howard Lutnick, Menteri Perdagangan AS, menyoroti pentingnya langkah ini sebagai simbol perubahan dalam cara dunia memandang Amerika Serikat.

Pengenalan External Revenue Service sebagai badan pengumpul tarif baru menjadi salah satu inovasi yang diusulkan oleh pemerintahan Trump. Meskipun demikian, para kritikus menyoroti fakta bahwa fungsi serupa telah dilaksanakan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS. Ancaman tarif ini menunjukkan komitmen kuat Amerika Serikat untuk melindungi kepentingannya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Langkah ini juga mencerminkan pentingnya kerja sama internasional yang berlandaskan saling hormat dan penghargaan terhadap kedaulatan setiap negara demi menciptakan stabilitas ekonomi global.