Dalam perkembangan signifikan, jumlah warga Israel yang mendukung petisi untuk mengakhiri konflik dengan Gaza telah meningkat secara dramatis. Sebanyak 128.000 orang telah menandatangani berbagai petisi yang meminta pengembalian tawanan dari wilayah tersebut. Gerakan ini mencakup tentara cadangan dan pensiunan serta kelompok sipil yang menuntut perubahan dalam kebijakan pemerintah terhadap Palestina. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut upaya ini sebagai ancaman terhadap koalisinya.

Selain itu, kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir gagal dilanjutkan karena tekanan politik di Israel. Konflik yang berkepanjangan telah menewaskan lebih dari 51.000 warga Palestina sejak Oktober 2023. Pemimpin Israel kini juga menghadapi hukum internasional atas tuduhan kejahatan perang dan genosida.

Petisi Sebagai Suara Keadilan

Gelombang dukungan masyarakat Israel terhadap perdamaian dengan Gaza semakin kuat melalui penandatanganan petisi. Angka total penanda tangan mencapai lebih dari 128.000 orang, dengan 47 petisi aktif yang tersebar luas. Ini mencerminkan aspirasi banyak kelompok, termasuk militer cadangan dan sipil, untuk mencari solusi damai di tengah ketegangan yang berlarut-larut.

Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat Israel tidak hanya diam terhadap kebijakan agresif negara mereka. Platform Restart Israel menjadi sarana bagi para pendukung perdamaian untuk menyuarakan pandangan mereka. Dengan lebih dari 11.000 tentara cadangan dan pensiunan bergabung dalam petisi, gerakan ini membawa pesan kuat tentang pentingnya dialog dan rekonsiliasi. Upaya ini juga menantang otoritas yang diwakili oleh Benjamin Netanyahu, yang menuduh para penandatangan melakukan pembangkangan dan mengancam sanksi.

Tantangan Politik dan Hukum Terhadap Israel

Kegagalan kesepakatan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Qatar dan Mesir menyoroti kompleksitas hubungan antara Israel dan Hamas. Meskipun Hamas telah memenuhi persyaratannya, tekanan dari koalisi sayap kanan Israel membuat Netanyahu ragu melanjutkan proses kedua. Akibatnya, operasi militer Israel di Gaza tetap berlangsung, menyebabkan korban jiwa yang signifikan, terutama wanita dan anak-anak.

Tahun kedua genosida di Gaza telah memunculkan reaksi global terhadap tindakan Israel. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kemanusiaan. Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah hukum internasional dapat memberikan tekanan tambahan pada pemimpin Israel untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka dalam konflik yang berkelanjutan ini.