Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, peran parlemen di kawasan ASEAN menjadi fokus utama dalam menciptakan kebijakan inklusif dan inovatif. Melly Goeslaw, anggota Komisi X DPR RI dan BKSAP, menyoroti urgensi gender balance dalam parlemen untuk mempercepat kemajuan regional.

Parlemen Seimbang Gender: Kunci Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN

Pengaruh Gender Balance terhadap Kebijakan Publik

Perwakilan gender yang seimbang dalam lembaga legislatif memiliki dampak signifikan terhadap kualitas kebijakan publik. Dengan partisipasi penuh dari berbagai perspektif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan representasi perempuan lebih tinggi cenderung menghasilkan regulasi yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.Selain itu, keragaman dalam pengambilan keputusan membuka peluang bagi pemikiran kritis dan solusi holistik. Perempuan membawa sudut pandang unik yang sering kali tidak terlihat dalam diskusi politik tradisional. Misalnya, isu-isu seperti hak asuh anak, pelecehan seksual di tempat kerja, dan aksesibilitas fasilitas umum menjadi prioritas yang lebih diperhatikan saat ada keberagaman dalam parlemen.

Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan melalui Inovasi

Inovasi teknologi dan strategi modern menjadi alat penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Platform digital, misalnya, dapat digunakan sebagai media kampanye yang efektif serta ruang dialog antara wakil rakyat dan konstituen mereka. Penggunaan teknologi ini juga membantu mengatasi hambatan geografis dan sosial yang sering dialami oleh calon perempuan.Namun, tantangan tetap ada. Stereotip sosial dan ketidaksetaraan akses sumber daya masih menjadi penghalang besar. Oleh karena itu, langkah-langkah afirmatif seperti kuota parlemen perlu dipertimbangkan untuk mempercepat transformasi struktural. Negara-negara di ASEAN seperti Filipina dan Indonesia telah mulai menerapkan mekanisme serupa, namun implementasi yang lebih komprehensif masih diperlukan.

Kontribusi Parlemen ASEAN dalam Membangun Masyarakat Inklusif

ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan inklusif melalui kolaborasi antarparlemen. Dengan adanya forum-forum internasional seperti acara di Kuching, Sarawak, Malaysia, para legislator dapat bertukar pengalaman dan strategi terbaik. Fokus pada inovasi, diversitas, dan inklusivitas menjadi elemen penting dalam agenda tersebut.Keberhasilan suatu negara dalam menerapkan prinsip gender balance dapat memberikan inspirasi bagi negara lain. Contohnya, Thailand telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam peningkatan partisipasi perempuan di sektor publik. Praktik-praktik baik ini dapat direplikasi dengan penyesuaian konteks lokal masing-masing negara anggota ASEAN.

Masa Depan ASEAN: Peran Strategis Parlemen dalam Era Digital

Menghadapi revolusi industri 4.0, parlemen harus siap mengintegrasikan teknologi dalam proses legislasi. Ini termasuk penggunaan big data untuk analisis kebijakan, blockchain untuk transparansi anggaran, dan artificial intelligence untuk simulasi dampak regulasi. Parlemen yang berbasis teknologi akan lebih efisien dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan minoritas, memiliki akses yang sama terhadap perkembangan teknologi ini. Program literasi digital dan dukungan infrastruktur menjadi prioritas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi inklusif. Dengan demikian, ASEAN dapat menjawab tantangan global dengan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.