Berbagai negara di dunia memiliki aturan yang ketat terhadap perayaan Natal, meskipun merayakan hari raya ini merupakan tradisi umum di banyak wilayah. Di beberapa negara, pemerintah telah mengeluarkan larangan keras bagi warganya untuk merayakan Natal, dengan alasan menjaga stabilitas sosial, agama, atau bahkan keamanan nasional. Berikut adalah ringkasan tentang negara-negara yang melarang perayaan Natal serta alasan di balik kebijakan tersebut.

Larangan Perayaan Natal di Lima Negara

Somalia: Di negara mayoritas Muslim ini, pemerintah telah melarang perayaan Natal sejak tahun 2009. Larangan ini diterapkan untuk mencegah potensi serangan dari kelompok Islamis militan. Meski demikian, penduduk non-Muslim masih diperbolehkan merayakannya secara tertutup di rumah mereka.

Korea Utara: Di bawah pemerintahan Kim Jong Un, merayakan Natal adalah ilegal. Penduduk dilarang memeluk agama apapun, sehingga hampir seluruh populasi menjadi ateis. Warga yang melanggar dapat menghadapi hukuman mati. Namun, ada gereja-gereja Kristen yang dikendalikan negara, tetapi hanya digunakan sebagai tempat kunjungan turis.

Brunei Darussalam: Sejak 2014, pemerintah Brunei melarang perayaan Natal secara terbuka. Umat Kristiani diperbolehkan merayakannya secara tertutup asalkan melapor kepada pihak berwenang. Pelanggaran dapat dikenai hukuman denda atau penjara.

Iran: Pemerintah Iran melarang segala bentuk aktivitas Natal di tempat umum, termasuk mendirikan pohon Natal dan memasang dekorasi. Meski demikian, umat Kristen masih dapat merayakannya di rumah atau gereja.

Tajikistan: Pemerintah Tajikistan juga melarang perayaan Natal di tempat umum untuk menjaga stabilitas sosial dan agama. Pelanggaran dapat dikenakan hukuman denda atau penjara. Namun, umat Kristen masih dapat merayakannya di rumah atau gereja.

Dari perspektif seorang jurnalis, laporan ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara kebijakan pemerintah dan praktik keagamaan di berbagai negara. Larangan-larangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan budaya dan agama, tetapi juga upaya pemerintah untuk menjaga keamanan dan stabilitas sosial. Penting bagi kita untuk memahami konteks setiap kebijakan agar dapat menghormati perbedaan dan keragaman di dunia ini.