Pengumuman oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kewajiban pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah swasta telah menimbulkan berbagai tanggapan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan matang terutama dalam hal anggaran. Dalam diskusi yang berlangsung setelah acara pembekalan beasiswa di Jakarta, Senin (16/6/2025), Atip menyampaikan bahwa koordinasi antarlembaga menjadi elemen penting sebelum kebijakan dapat diterapkan.

Kolaborasi lintas kementerian menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Khususnya dengan Kementerian Keuangan, karena alokasi anggaran menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan sekolah swasta gratis. "Kami sedang melakukan pembicaraan dengan berbagai lembaga terkait guna mencari solusi terbaik," ungkap Atip. Putusan MK sendiri bertujuan untuk menghapus kesenjangan akses pendidikan bagi siswa di sekolah negeri maupun swasta. Data menunjukkan bahwa kapasitas daya tampung sekolah negeri masih jauh dari cukup, sehingga banyak siswa harus beralih ke sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.

Masyarakat Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa hambatan finansial. Putusan MK kali ini menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam memastikan semua warga negara bisa menikmati pendidikan dasar secara merata. Melalui langkah-langkah strategis, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang terbatas akses pendidikannya hanya karena faktor ekonomi. Reformasi sistem pendidikan ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang keadilan sosial yang lebih inklusif bagi generasi penerus bangsa.