Seorang anggota parlemen Rusia, Yuri Napso, telah kehilangan jabatannya setelah penyelidikan internal mengungkapkan bahwa ia absen tanpa alasan yang jelas selama sekitar dua tahun. Keputusan ini diambil oleh Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, dengan dukungan mayoritas anggotanya. Dari total 450 anggota, 345 memilih mendukung pemecatan tersebut. Fraksi dari Partai Demokrat Liberal (LDPR) dan sebagian besar anggota Partai Komunis Rusia (KPRF) memutuskan untuk abstain dalam pemungutan suara ini. Kasus ini menunjukkan upaya penegakan disiplin lebih ketat di kalangan para legislator Rusia.

Masa kerja Napso sebagai anggota parlemen resmi berakhir setelah ditemukan bahwa ia tidak hadir dalam sidang selama lebih dari 200 hari. Penyebab utamanya adalah ketidakhadirannya secara terus-menerus sejak April 2023, sementara dirinya tinggal di Uni Emirat Arab. Proses pencabutan mandat dapat dipicu apabila seorang anggota parlemen absen selama total 30 hari. Duma Negara menyatakan bahwa setiap anggota parlemen memiliki tanggung jawab besar dan kewajiban tertentu sesuai hukum, termasuk menjaga kehadiran aktif dalam pekerjaan legislatif.

Napso sendiri menolak tuduhan ini dan menyebut prosesnya kurang adil serta terburu-buru. Ia juga menyangkal bahwa hari-hari yang dihitung dalam kasus ini semestinya harus berurutan agar menjadi dasar penghapusan mandatnya. Menurutnya, hanya enam hari saja yang sebenarnya melanggar aturan. Napso berencana membawa kasus ini ke pengadilan untuk mempertahankan posisinya.

Ketua Duma Negara, Vyacheslav Volodin, telah meminta komisi etik untuk menyelidiki tindakan Napso sejak Oktober lalu. Ketua komisi etik Vassily Piskarev menekankan bahwa status seorang anggota parlemen bukan hanya sekadar hak istimewa, tetapi juga tanggung jawab besar kepada rakyat, negara, dan rekan-rekannya di parlemen. Menurut Piskarev, kegagalan untuk memenuhi kewajiban selama lebih dari 30 hari merupakan pelanggaran serius yang dapat mengakhiri masa jabatan seorang anggota parlemen.

Keputusan ini menandakan langkah nyata pemerintah Rusia dalam meningkatkan akuntabilitas dan disiplin kerja di kalangan wakil rakyat. Para legislator diminta untuk memperhatikan kembali pentingnya kehadiran mereka dalam menjalankan tugas-tugas negara. Meskipun Napso mencoba menantang keputusan ini di pengadilan, langkah ini telah menegaskan bahwa jabatan anggota parlemen tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa memenuhi kewajibannya sepenuhnya.