Pemerintah Hongaria, dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban, mengumumkan penarikan dirinya dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Keputusan ini diambil tidak lama setelah kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Budapest. Netanyahu saat ini menjadi buronan berdasarkan surat perintah penangkapan ICC atas tuduhan keterlibatan dalam kejahatan perang di wilayah Gaza. Meskipun Hongaria merupakan salah satu anggota pendiri ICC, pemerintahan Orban menolak untuk mematuhi putusan pengadilan tersebut dengan alasan bahwa tindakan ICC dianggap “tidak pantas dan tidak dapat diterima.” Situasi ini juga mencerminkan ketegangan antara hukum internasional dan sikap nasionalis yang dianut beberapa negara.

Dalam konteks politik global, langkah Hongaria ini menunjukkan dukungan terhadap Israel, yang selama ini menentang ICC. Surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dikeluarkan pada November 2023 karena tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Gaza, di mana lebih dari 50.400 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023. Namun, Hongaria tidak berniat untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota ICC. Hal ini disampaikan oleh Gergely Gulyas, kepala staf Orban, yang menyatakan bahwa meskipun Statuta Roma ICC telah diratifikasi oleh Hongaria pada tahun 2001, dokumen tersebut tidak pernah resmi diimplementasikan dalam sistem hukum negara.

Keputusan ini juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal, termasuk sanksi Amerika Serikat terhadap jaksa ICC Karim Khan pada bulan Februari. Orban menyatakan bahwa sanksi AS tersebut memberikan justifikasi bagi Hongaria untuk meninjau kembali posisi mereka di organisasi internasional. Dengan demikian, pemerintah Hongaria akan meluncurkan proses formal untuk keluar dari ICC, yang menandai langkah besar dalam reorientasi kebijakan luar negeri negara tersebut.

Melalui langkah ini, Hongaria jelas menempatkan prioritas pada hubungan bilateral dengan negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat daripada mematuhi standar hukum internasional yang ditetapkan oleh ICC. Sikap ini sejalan dengan pandangan sayap kanan yang kuat dari pemimpin Hongaria, Viktor Orban, yang sering kali menekankan kedaulatan nasional sebagai prinsip utama kebijakannya.

Kebijakan penarikan diri ini menunjukkan bagaimana geopolitik modern semakin mempertanyakan efektivitas institusi hukum internasional. Sementara itu, keputusan Hongaria mungkin membuka jalan bagi negara-negara lain untuk melakukan hal serupa, terutama jika mereka merasa bahwa tindakan ICC bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.