Pada awal April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan kebijakan tarif impor baru yang mempengaruhi 160 negara di seluruh dunia. Kebijakan ini, yang diberi nama Liberation Day oleh Trump, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan perdagangan global namun berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan tarif impor sebesar 32% yang diberlakukan kepada produk-produk Indonesia, kebijakan ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah serta meningkatnya arus keluar modal asing.

Kronologi Pengumuman dan Dampaknya terhadap Indonesia

Pada Sabtu (5/4/2025), kebijakan tarif impor yang dicanangkan oleh pemerintah AS mulai dirasakan dampaknya secara global. Salah satu negara yang terkena dampak signifikan adalah Indonesia, dengan beban pajak impor yang naik hingga 32%. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN dengan beban tarif tertinggi. Direktur Program Pascasarjana ITB, Ahmad Dahlan Jakarta, bersama Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyoroti risiko serius dari kebijakan ini.

Menurut analisis Mukhaer, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar, termasuk penurunan daya beli masyarakat, perlambatan konsumsi domestik, dan pergeseran kelas menengah ke bawah garis kemiskinan. Di tengah situasi tersebut, kenaikan tarif impor akan memperburuk harga barang-barang impor, terutama yang menggunakan mata uang dolar AS. Dalam proyeksinya, pelemahan nilai tukar rupiah dapat mencapai Rp20.000 per dolar AS akibat tekanan capital outflow.

Untuk mengatasi ancaman ini, Mukhaer menyarankan pemerintah agar memperluas penggunaan Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Selain itu, integrasi Indonesia ke dalam inisiatif BRICS Pay dan New Development Bank (NDB) juga dinilai strategis dalam membangun ketahanan moneter jangka panjang.

Dari perspektif seorang jurnalis, kebijakan tarif impor baru ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi sistem perdagangan internasional. Melalui langkah-langkah seperti LCT dan kolaborasi dengan blok ekonomi lainnya, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi rentannya terhadap fluktuasi pasar global. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga refleksi nasionalisme ekonomi yang harus dipertahankan demi masa depan bangsa.