Pemerintah Rusia menunjukkan sikap tegas terhadap ancaman militer yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kepada Iran. Dalam pernyataannya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, menyebut metode intimidasi tersebut sebagai langkah yang tidak pantas dan berpotensi memperburuk ketegangan di wilayah Timur Tengah.

Menanggapi peringatan keras dari Donald Trump untuk mengebom fasilitas Iran jika negosiasi nuklir gagal, Rusia melalui Sergey Ryabkov mengecam pendekatan ultimatum tersebut. Dalam wawancara dengan jurnal Internasional Rusia pada hari Selasa, Ryabkov menegaskan bahwa cara ini tidak hanya mengundang reaksi negatif tetapi juga dapat membawa konsekuensi serius bagi stabilitas regional. “Metode ancaman seperti ini adalah bentuk pemaksaan kehendak dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip diplomasi,” ujar Ryabkov.

Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa aksi militer terhadap infrastruktur nuklir Iran dapat menyebabkan bencana besar di kawasan tersebut. Menurutnya, situasi ini membutuhkan solusi diplomatik yang lebih bijaksana serta upaya bersama dari semua pihak yang terlibat. "Kami percaya masih ada kesempatan untuk mencapai kesepakatan sementara sebelum semuanya menjadi lebih rumit," tambahnya.

Di sisi lain, Ryabkov menawarkan Moskow sebagai mediator dalam konflik ini. Ia menyatakan bahwa Rusia siap memberikan dukungan damai kepada Washington, Teheran, dan para pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik yang bisa berdampak luas baik secara regional maupun internasional.

Sementara itu, Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, juga telah merespons ancaman Trump dengan teguh. Ia menegaskan bahwa setiap agresi eksternal akan dihadapi dengan balasan yang tegas. Sikap keras ini menunjukkan bahwa Iran tidak akan mudah menyerah di bawah tekanan luar.

Berbagai pihak berharap agar jalur diplomasi tetap menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Langkah-langkah yang mendukung dialog dan kerja sama diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik terbuka yang berpotensi merugikan banyak negara di wilayah tersebut.