Seorang mantan menteri pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, tengah menjadi sorotan karena proyek pengadaan laptop Chromebook yang diinisiasi selama masa jabatannya. Program ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait indikasi korupsi. Menurut Nadiem, perangkat tersebut telah digunakan secara efektif di sebagian besar sekolah penerima untuk meningkatkan proses pembelajaran. Namun, penyidik menemukan bukti adanya pemufakatan jahat dalam pemilihan teknologi yang mengarah pada penggunaan Chromebook meskipun uji coba awal menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan belajar.

Kronologi Pengadaan dan Kontroversi

Pada periode 2019 hingga 2022, program digitalisasi pendidikan diluncurkan guna melawan ancaman "learning loss" akibat pandemi Covid-19. Dengan anggaran total mencapai Rp9,9 triliun, program ini mencakup distribusi laptop, modem, serta perangkat penunjang lainnya kepada lebih dari 77 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Menurut data tahun 2023, sekitar 97% dari 1,1 juta unit telah tiba di sekolah-sekolah dan didaftarkan secara resmi. Lebih dari itu, 82% lembaga pendidikan menyatakan bahwa alat-alat ini digunakan untuk berbagai aktivitas pembelajaran, bukan hanya administrasi atau evaluasi.

Nadiem menegaskan bahwa pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bahkan dengan harga yang lebih rendah daripada harga standar katalog. Kuasa hukumnya, Hotman Paris, mempertanyakan tuduhan markup harga, mengingat biaya per unit dibeli di bawah Rp6 juta. Namun, investigasi Kejaksaan Agung membongkar adanya kemungkinan bias teknis dalam proses pengambilan keputusan, yang mengarahkan rekomendasi eksklusif kepada Chromebook sebagai solusi utama.

Lebih lanjut, penyelidikan juga melibatkan aset milik individu dekat Nadiem, termasuk tiga apartemen yang diduga dimiliki oleh staf khususnya. Meski begitu, jumlah kerugian negara akibat proyek ini masih dalam tahap penghitungan.

Dalam suasana musim gugur politik yang semakin panas, kasus ini memperlihatkan kompleksitas antara inovasi teknologi dalam pendidikan dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang publik.

Berdiri dari sudut pandang seorang wartawan, kasus ini memberikan pelajaran penting tentang transparansi dalam pengadaan barang publik. Meskipun tujuan program ini adalah meningkatkan akses teknologi bagi siswa di seluruh negeri, kontroversi yang muncul menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengambilan keputusan, terutama ketika ada risiko konflik kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa setiap langkah dalam implementasi proyek besar harus didokumentasikan dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik.