Seorang mantan pejabat perusahaan energi nasional, Jimmy Masrin, saat ini tengah menjalani proses hukum terkait dugaan pelanggaran dalam pembiayaan ekspor. Meskipun dihadapkan pada situasi yang menantang, ia menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan penuh transparansi. Menurutnya, seluruh keputusan yang diambil ketika masih menjabat sebagai Komisaris Utama telah dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pengacara dari Jimmy, Marcella Santoso, menegaskan bahwa tuduhan kerugian negara senilai USD 60 juta tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut penjelasannya, utang perusahaan telah direstrukturisasi secara sah melalui kesepakatan bersama dengan dua entitas terafiliasi. Data pembayaran hingga Maret 2025 menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan tetap dipenuhi tanpa ada indikasi pelanggaran. Lebih lanjut, Marcella menekankan bahwa audit forensik sebelumnya telah mengungkap adanya penyimpangan oleh pihak direksi tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris. Hal ini memperkuat argumen bahwa keputusan komisaris hanya bersifat formalitas korporasi dan tidak melibatkan niat buruk.

Keputusan penahanan terhadap Jimmy telah menuai kritik dari pihak tim hukumnya. Menurut mereka, langkah tersebut dinilai berlebihan mengingat sikap kooperatif yang ditunjukkan sejak awal. Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam manajemen perusahaan serta perlindungan hukum yang adil bagi para profesional yang bertindak dengan itikad baik. Dengan pendekatan yang bijaksana dan komitmen terhadap keadilan, masyarakat dapat yakin bahwa setiap proses hukum akan berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab.