Sebuah insiden antara Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa, dengan sebuah kapal pesiar berinisial 'D' menjadi perbincangan hangat di media sosial. Insiden ini pertama kali terjadi pada Kamis, 8 Mei 2025, namun video rekaman dari kejadian tersebut baru diunggah ke akun Facebook pribadi bupati sehari setelahnya. Video berdurasi 65 detik itu menunjukkan aksi emosional bupati saat meminta dokumen kapal dan paspor para turis asing yang tidak lengkap. Sampai Sabtu, pukul 15.15 WIB, video tersebut telah dilihat lebih dari 140.000 kali, mendapatkan lebih dari 2.400 reaksi emoji, serta ratusan komentar dari masyarakat. Dalam deskripsinya, bupati menyampaikan bahwa kapal tersebut diduga membawa turis tanpa membayar pajak Surf Tax atau mengantongi dokumen resmi yang diperlukan.

Pada hari Kamis, Bupati Rinto Wardana Samaloisa melakukan kunjungan ke wilayah Desa Sinakak di Kecamatan Pagai Selatan guna memberikan sosialisasi pembukaan jalan untuk enam dusun yang tersebar di daerah tersebut. Lokasi ini hanya dapat diakses melalui laut, sehingga menjadikannya sebagai jalur utama bagi para turis yang datang menikmati ombak legendaris Mentawai. Selama dialog dengan warga, informasi penting disampaikan bahwa beberapa kapal pesiar membawa turis ke daerah mereka tanpa izin atau bukti pembayaran pajak lokal. Hal ini langsung menarik perhatian bupati dan rombongan.

Mendengar keluhan warga, Bupati Rinto Wardana Samaloisa bersama tim langsung melakukan inspeksi mendadak ke tiga kapal pesiar yang sedang beroperasi di perairan tersebut. Dua kapal pertama berhasil menunjukkan dokumen lengkap beserta bukti pembayaran pajak Surf Tax. Namun, ketika giliran kapal ketiga, sang kapten enggan menyerahkan dokumen apapun. Situasi semakin tegang saat bupati meminta paspor para turis asing yang berada di atas kapal, namun permintaan ini juga tidak dipenuhi. Dalam video, suara bupati terdengar keras memerintahkan pengambilan paspor dengan nada tegas dan penuh kesabaran yang sudah habis.

Situasi ini kemudian mencuat menjadi kontroversi di media sosial. Sebagian netizen mendukung sikap tegas bupati dalam menjaga hak-hak daerah, sementara lainnya mempertanyakan metode penanganan yang digunakan. Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Mentawai, Hendri Saleleubaja, menjelaskan bahwa insiden ini merupakan bentuk upaya serius pemerintah daerah dalam menertibkan industri pariwisata yang ada di wilayah mereka.

Aksi Bupati Mentawai dalam insiden tersebut mencerminkan urgensi perlindungan ekonomi lokal dari praktik-praktik ilegal oleh pihak luar. Meskipun kontroversial, langkah-langkah yang diambil menunjukkan tekad kuat pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua pihak yang menikmati sumber daya alam Mentawai berkontribusi secara adil kepada masyarakat lokal. Hal ini juga menjadi perhatian publik tentang pentingnya transparansi dan kepatuhan hukum dalam aktivitas pariwisata internasional.