Kasus yang menjerat artis kontroversial Nikita Mirzani terus mengundang perhatian publik. Selama tiga bulan lebih, ia telah menjalani penahanan tanpa kejelasan waktu persidangan. Pengacara pribadinya, Fahmi Bachmid, mempertanyakan alasan dibalik perpanjangan ini dan menyoroti perlunya transparansi dalam proses hukum.

PENGUNGKAPAN KESEMPURNAAN HUKUM YANG TERUS DIKEJAR

Penundaan Sidang dan Pertanyaan Publik

Pengadilan yang tampaknya masih mencari bukti-bukti kuat untuk menuntut tersangka menjadi sorotan utama dalam kasus pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani. Menurut keterangan resmi dari pengacaranya, Fahmi Bachmid, proses hukum yang berlarut-larut ini justru menunjukkan adanya kebingungan dalam penyusunan dakwaan. Bukannya mempercepat proses, perpanjangan penahanan selama 30 hari tambahan hingga Juni 2025 justru menambah keraguan masyarakat tentang integritas sistem hukum.Keputusan ini menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah penahanan sepanjang ini benar-benar diperlukan atau hanya menjadi formalitas administratif. Di sisi lain, beberapa ahli hukum menyebut bahwa kasus dengan ancaman hukuman di atas sembilan tahun memang sering kali memerlukan waktu ekstra untuk menyusun berkas lengkap. Namun, hal ini tidak dapat dipungkiri juga sebagai indikator lemahnya manajemen investigasi.

Pandangan Hukum Terhadap Penahanan Berkepanjangan

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penahanan yang berlangsung lama tanpa sidang tetap menjadi isu sensitif. Meskipun aturan secara eksplisit mengizinkan perpanjangan masa tahanan bagi tersangka kasus berat, aspek humanis sering kali terabaikan. Fahmi Bachmid menyampaikan bahwa hakim harus lebih selektif dalam memberikan izin penahanan agar tidak merugikan hak-hak dasar individu yang bersangkutan.Selain itu, argumen legal terkait penahanan berulang kali dipertanyakan oleh para pakar. Mengapa harus ada penahanan jika proses penyelidikan belum rampung? Apakah tidak lebih efektif menggunakan sistem pembatasan gerak seperti tanda tangan berkala atau pelarangan bepergian? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan renungan bagi sistem peradilan yang ingin dilihat sebagai entitas yang adil dan transparan.

Dampak Psikologis dan Sosial Bagi Tersangka

Menilik dari sudut pandang psikologis, penahanan yang berkepanjangan tanpa kepastian hukum dapat meninggalkan dampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Nikita Mirzani, sebagai figur publik, tentu menghadapi tekanan dua kali lipat—baik dari situasi internal maupun eksternal. Sorotan media yang tak kunjung reda membuat reputasinya semakin rentan terhadap stigma negatif.Lebih lanjut, keluarga dan lingkungan sosial sekitarnya juga ikut terpengaruh. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara, bahkan bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum. Setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Perspektif Publik Terhadap Sistem Peradilan

Keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor krusial dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tanpa klarifikasi yang cukup, kasus seperti ini cenderung memicu spekulasi liar di kalangan masyarakat. Misalnya, ada anggapan bahwa penahanan panjang merupakan bentuk “pembungkaman” terhadap suara tersangka atau bahkan sekadar upaya untuk menekan pihak tertentu.Namun, pandangan lain juga mengemuka bahwa penahanan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas hukum dan mencegah kemungkinan melarikan diri. Persoalan ini membawa kita kepada refleksi tentang bagaimana seharusnya sistem peradilan bekerja. Haruskah penahanan selalu menjadi solusi pertama, atau apakah ada alternatif yang lebih bijaksana?Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga integritas sistem hukum. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar proses hukum, termasuk alasan spesifik di balik keputusan penahanan yang berulang kali diperpanjang.