Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini melakukan perubahan besar-besaran terhadap pejabat eselonnya, melibatkan 59 posisi strategis. Rotasi ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Partai Perindo Jakarta yang menilai langkah tersebut sebagai upaya penyegaran birokrasi. Dengan evaluasi kinerja dan uji kompetensi, para pejabat baru dipilih berdasarkan integritas serta profesionalisme mereka. Ketua DPW Partai Perindo Jakarta Effendi Syahputra menekankan pentingnya indikator kinerja jelas agar rotasi tidak menjadi ajang bagi-bagi jabatan. Partai Perindo juga akan mengawal ketat kinerja pejabat baru melalui pengawasan langsung di DPRD Jakarta.

Rincian Perombakan Pejabat Eselon di Pemprov DKI Jakarta

Dalam atmosfer dinamis di ibu kota negara, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memimpin sebuah inisiatif besar dengan melantik 59 pejabat baru di lingkungan Pemprov Jakarta. Acara pelantikan ini digelar di Balai Kota Jakarta Pusat pada Kamis (8/5/2025). Meski total ada 61 nama dalam daftar pelantikan, dua di antaranya masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Proses seleksi dilakukan secara cermat melalui manajemen talenta, evaluasi kinerja, serta uji kompetensi guna memastikan setiap individu memiliki kemampuan sesuai kebutuhan organisasi.

Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra, menyampaikan apresiasi atas langkah ini. Menurutnya, perombakan besar-besaran adalah bagian dari strategi penyesuaian program kerja gubernur terpilih dalam jangka pendek dan menengah. Dia menambahkan bahwa pemilihan pejabat harus didasarkan pada kapasitas dan komitmen terhadap visi pembangunan Jakarta.

Effendi juga menyoroti pentingnya adanya Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap pejabat baru. "Sistem pengukuran kinerja sangat diperlukan agar rotasi ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat," katanya. Ia menegaskan bahwa pejabat yang gagal mencapai KPI seharusnya dimutasi lagi demi efektivitas tata kelola pemerintahan.

Selain itu, Partai Perindo menjanjikan pengawalan ketat terhadap kinerja pejabat baru melalui wakil-wakilnya di DPRD Jakarta. Mereka bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif serta menyalurkan aspirasi rakyat agar dapat direalisasikan dalam bentuk program-program konkret.

Perombakan ini dirancang untuk meningkatkan layanan publik dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan di Jakarta. Dengan pembaruan ini, diharapkan masyarakat bisa merasakan perubahan nyata dalam berbagai sektor kehidupan.

Dari perspektif jurnalistik, perombakan ini menggambarkan komitmen kuat Gubernur Pramono Anung terhadap reformasi birokrasi. Upaya ini menunjukkan bahwa kepemimpinan modern tidak hanya bergantung pada ideologi tetapi juga pada implementasi praktis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengawasan aktif dari partai politik seperti Perindo menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan keberhasilan program pemerintah.