Dalam sebuah aksi protes yang menarik perhatian, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengumpulkan suara penolakan mereka terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan kantor DPRD Kabupaten Jombang. Mereka menyoroti kekhawatiran bahwa regulasi baru ini dapat membawa kembali konsep Dwifungsi TNI seperti pada masa Orde Baru. Aksi ini juga menunjukkan tekad kuat para demonstran untuk membatalkan undang-undang tersebut, dengan ancaman eskalasi jumlah peserta jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Keresahan Publik Terhadap UU TNI

Masyarakat, khususnya kalangan akademis, merasa khawatir akan pengaruh UU TNI terbaru. Para mahasiswa yang turun ke jalan di Jombang menyampaikan pandangan bahwa kebijakan ini dapat mengancam demokrasi nasional dengan memulihkan pola Dwifungsi TNI. Hal ini dianggap sebagai langkah mundur dalam sejarah perjuangan negara menuju sistem yang lebih adil dan transparan.

Bentrokan pendapat antara mahasiswa dan anggota DPRD pun tak terhindarkan. Demonstran mendesak agar para wakil rakyat tidak hanya menjadi pengamat pasif tetapi turut serta menolak UU tersebut. Dalam pidatonya, Koordinator Aksi Mohammad Hidayatulloh menegaskan bahwa gerakan ini mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan demo bergantung pada respons pemerintah daerah dan pusat. Apabila UU TNI tetap diberlakukan tanpa pertimbangan luas, maka aksi serupa dengan skala lebih besar dapat dilakukan di masa mendatang.

Eskalasi Potensial Protes Mahasiswa

Demonstrasi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa biasa, melainkan merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan nilai-nilai demokratis. Ancaman eskalasi jumlah peserta demo menjadi indikator kuat bahwa masyarakat siap melakukan langkah-langkah lebih radikal jika aspirasi mereka tidak didengar.

Saat aksi berlangsung, suasana tegang sempat muncul ketika mahasiswa mendesak DPRD untuk memberikan sikap resmi tentang penolakan UU TNI. Beberapa dialog panjang berlangsung di lokasi, namun belum ada keputusan konkret dari pihak legislatif setempat. Keadaan ini membuat para demonstran semakin yakin bahwa langkah eskalasi adalah satu-satunya cara untuk menarik perhatian lebih luas. Mereka berharap bahwa tekanan publik akan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan ulang implementasi UU TNI secara menyeluruh demi menjaga stabilitas sosial-politik bangsa.