Pengukuran tingkat korupsi di berbagai negara menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kesehatan sistem pemerintahan. Berdasarkan survei global, beberapa negara berhasil mempertahankan integritas mereka melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel. Salah satu contoh terbaik adalah Denmark, yang dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Negara ini mencatat skor 90 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPC) tahun 2024, menjadikannya pelopor dalam reformasi tata kelola publik. Finlandia dan Singapura juga mengikuti jejaknya dengan menerapkan standar etika tinggi dalam sektor publik.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, beberapa wilayah lain masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya adalah Sudan Selatan, Somalia, dan Venezuela, yang menempati posisi terbawah dalam IPC 2024. Skor rendah yang diperoleh oleh negara-negara ini mencerminkan bagaimana praktik korupsi telah merusak infrastruktur sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, fenomena ini juga erat kaitannya dengan isu global seperti perubahan iklim, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk mitigasi dampak lingkungan sering kali disalahgunakan atau bahkan dicuri.

Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara paling korup, hasil penilaian IPC 2024 menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan skor 37, Indonesia berada di peringkat 99 dari 180 negara yang dinilai. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi. Peningkatan kualitas tata kelola publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan komitmen kolektif, setiap negara dapat menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua warganya.