Pemerintah Denmark, salah satu anggota NATO, mengungkapkan penyesalan terhadap pembelian pesawat tempur canggih F-35 dari Amerika Serikat. Mantan Menteri Ekonomi Denmark dan Ketua Komite Pertahanan Parlemen saat ini, Rasmus Jarlov, mempertanyakan kebijaksanaan langkah tersebut. Ia menyoroti risiko potensial jika Amerika menggunakan kendali atas suku cadang untuk mempengaruhi negara-negara sekutunya. Selain itu, rumor tentang adanya fitur "kill switch" yang dapat melumpuhkan pesawat dari jarak jauh menjadi perhatian serius meskipun pemerintah AS membantahnya.

Rasmus Jarlov, figur kunci dalam pengambilan keputusan pertahanan Denmark, mengekspresikan ketidakpercayaannya terhadap janji-janji Amerika Serikat. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa AS akan memanfaatkan dominasi teknologi militer mereka sebagai alat tekanan politik terhadap sekutu-sekutunya di NATO. Salah satu ancaman nyata adalah kemampuan AS untuk memblokir pengiriman suku cadang vital bagi operasional pesawat F-35. Hal ini bisa membuat Denmark berada dalam situasi rentan secara strategis.

Kekhawatiran ini semakin diperparah oleh spekulasi publik mengenai fitur rahasia yang disebut "kill switch". Meski rumor tersebut telah dibantah oleh otoritas AS, Jarlov tetap skeptis. Dia percaya bahwa ketergantungan teknologi militer terhadap satu negara besar seperti Amerika dapat membawa konsekuensi serius. Lebih lanjut, dia juga menyebutkan skenario hipotetis di mana AS mungkin menggunakan kendali atas senjata-senjata tersebut sebagai alat tawar untuk mencaplok wilayah Greenland dari Denmark.

Pengakuan Jarlov ini mencerminkan pergeseran sikap Denmark terhadap aliansi militer dengan Amerika Serikat. Ia menekankan pentingnya kemandirian teknologi pertahanan bagi negara-negara Eropa agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik tertentu. Dalam perspektif lebih luas, pernyataan ini juga menunjukkan ketegangan tersirat antara AS dan sekutunya di blok NATO.

Situasi ini menggarisbawahi kebutuhan bagi Denmark dan negara-negara Eropa lainnya untuk merancang strategi pertahanan yang lebih mandiri. Menghindari ketergantungan penuh pada satu pihak tunggal dapat menjadi cara untuk menjaga stabilitas regional serta menjaga kedaulatan nasional masing-masing anggota NATO.