Tes DNA sebagai alat pembuktian hukum memerlukan dasar yang kuat dan legalitas yang jelas. Dalam konteks ini, langkah-langkah resmi harus diikuti untuk menjamin keadilan bagi semua pihak terlibat. Menurut pengacara Muslim Butarbutar, prosedur tersebut sebaiknya dilakukan sesuai dengan perintah pengadilan atau permintaan penyidik yang sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang transparan dan adil.

Persiapan terhadap tuntutan tes DNA telah menjadi fokus utama dalam kasus ini. Wali Kota Ridwan Kamil menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses tersebut tanpa syarat tertentu. Jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan tes tanpa melibatkan perintah pengadilan, maka langkah berikutnya adalah mengajukan aplikasi formal ke Divisi Identifikasi (DVI) Mabes Polri. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pihak terkait untuk mengungkap kebenaran secara profesional.

Dengan pendekatan seperti ini, masyarakat dapat melihat bagaimana hukum diterapkan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan serta integritas hukum. Sikap terbuka dari para pihak yang bersangkutan mencerminkan nilai-nilai positif tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam sistem hukum Indonesia. Melalui kerja sama yang harmonis antara semua elemen terkait, harapannya adalah pencapaian solusi yang adil dan berlandaskan kebenaran.