Upaya pemberantasan judi online di Indonesia semakin menunjukkan hasil signifikan berkat langkah-langkah tegas yang diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Mei 2025, lembaga ini berhasil memblokir lebih dari satu juta konten terkait aktivitas ilegal tersebut. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa langkah pemblokiran ini turut menyebabkan penurunan transaksi judi online sebesar 80%. Angka fantastis ini mencerminkan efektivitas strategi pemerintah dalam membersihkan ruang digital dari praktik-praktik merusak tersebut.
Dalam upaya pembersihan besar-besaran, Komdigi melibatkan berbagai platform media sosial seperti Meta, X, TikTok, Telegram, serta layanan Google untuk membantu membasmi konten-konten berbahaya. Data resmi menunjukkan bahwa lebih dari satu juta dua ratus ribu konten telah diberantas dari berbagai situs dan alamat IP. Selain itu, perhatian juga difokuskan pada akun rekening bank dan dompet digital yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Sejak Juli 2023 hingga Mei 2025, lebih dari 16.000 nomor rekening dan 2.000 akun dompet digital telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Pada rentang waktu yang sama, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online juga mencatat penurunan transaksi drastis pada kuartal pertama tahun 2025. Nilai total transaksi turun dari Rp90 triliun pada tahun sebelumnya menjadi hanya Rp47 triliun. Fakta ini menegaskan bahwa strategi multi-sektor yang diterapkan mulai membuahkan hasil nyata.
Alexander Sabar menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir dari perjuangan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan integritas ruang digital nasional. Kolaborasi lintas sektor diyakini sebagai kunci kesuksesan dalam melawan ancaman judi online yang terus berkembang.
Perjuangan melawan judi online di Indonesia masih berlanjut dengan semangat baru. Meskipun pencapaian signifikan telah dicatat, tantangan tetap ada di depan mata. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ruang digital Indonesia tetap bebas dari aktivitas ilegal yang dapat merugikan banyak pihak. Langkah-langkah tegas yang telah diambil menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bermanfaat bagi semua orang.