Penyanyi Rayen Pono memberikan tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memutuskan sanksi kepada Ahmad Dhani karena pelanggaran kode etik sebagai anggota DPR RI. Meskipun mengakui proses yang telah dilalui, Rayen menyatakan bahwa hukuman tersebut dianggapnya kurang berarti. Menurutnya, sidang ini hanya menjadi ajang pembelajaran soal cara meminta maaf, meski seharusnya ada tindakan lebih tegas untuk figur publik sebesar Ahmad Dhani.

Kritik Terhadap Sanksi yang Dijatuhkan pada Anggota Dewan

Dalam suasana politik yang semakin dinamis, perhatian tertuju pada penilaian penyanyi Rayen Pono terkait hasil keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Peristiwa ini berlangsung di Jakarta, setelah lembaga tersebut meninjau kasus yang melibatkan musisi dan politikus ternama, Ahmad Dhani. Rayen menyoroti bahwa waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh para hakim honorabel di MKD seolah-olah hanya digunakan untuk memberikan pelajaran tentang bagaimana seorang anggota DPR harus meminta maaf dengan benar.

Rayen juga menegaskan bahwa sikap arogan yang ditunjukkan oleh Ahmad Dhani selama persidangan sangat mencolok. Ia merasa kecewa dengan sanksi yang dianggap tidak cukup berbobot bagi seorang tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Mantan suami Maia Estianty ini bukan hanya seorang musisi legendaris, tetapi juga seorang politikus yang memiliki basis massa luas. Sikap yang tidak menunjukkan rasa penyesalan dari Dhani dapat membawa dampak buruk bagi generasi muda, yang mungkin akan menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang dapat diterima tanpa akibat serius.

Menurut Rayen, sanksi yang lebih berat diperlukan agar menjadi contoh bagi semua pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi strategis dan memiliki daya tarik publik.

Berpijak pada sudut pandang jurnalistik, laporan ini mengingatkan kita akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam dunia politik maupun seni. Figur publik seperti Ahmad Dhani memiliki kewajiban moral untuk bertindak sebagai teladan bagi masyarakat luas. Jika perilaku mereka tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka tindakan disiplin yang proporsional menjadi esensial untuk menjaga nilai-nilai demokratis dan etika sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan institusional, seperti MKD, harus bekerja secara efektif untuk memastikan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran kode etik.