Pada hari Selasa (22/4/2025), Jampidsus Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan tiga individu sebagai tersangka terkait kasus penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiganya adalah MS dan JS, keduanya berprofesi sebagai advokat, serta TB yang menjabat sebagai Direktur Pemberitaan Jak TV. Penetapan ini didasarkan pada hasil penyelidikan mendalam oleh tim penyidik yang berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk menindaklanjuti proses hukum.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, memberikan pernyataan kepada wartawan terkait perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, sehari sebelum penetapan tersangka, yakni pada Senin (21/4/2025), penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi penting yang berkaitan dengan kasus korupsi, suap, dan gratifikasi. Penggeledahan ini dilakukan atas dasar surat perintah penyidikan bernomor prin 23 tanggal 11 April 2025.
Berbagai barang bukti telah disita selama operasi tersebut, termasuk dokumen-dokumen penting, perangkat elektronik seperti handphone dan laptop. Semua barang tersebut diyakini digunakan dalam pelaksanaan kejahatan terkait penanganan perkara di PN Jakarta Pusat. Penyidik memastikan bahwa alat-alat ini memiliki relevansi langsung terhadap kasus yang sedang ditangani.
Terkait penetapan tersangka, Abdul Qohar menjelaskan bahwa ada tiga nama yang telah ditetapkan. Pertama, MS sebagai advokat dengan nomor penetapan tersangka tertanggal 21 April 2025. Kedua, JS yang juga merupakan dosen dan advokat, dengan penetapan tersangka tertanggal sama. Ketiga, TB yang bekerja sebagai Direktur Pemberitaan Jak TV, juga ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal yang sama.
Langkah-langkah hukum yang telah diambil oleh Jampidsus Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen serius dalam menangani kasus-kasus korupsi dan kejahatan lainnya di Indonesia. Penetapan ketiga tersangka ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Operasi penggeledahan serta penyitaan barang bukti menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kasus kuat terhadap para pelaku kejahatan.
Keputusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal serupa di masa mendatang. Langkah-langkah hukum lebih lanjut akan dilakukan guna memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kasus ini menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.