Jakarta, pada pertengahan tahun 2025, industri perhotelan dan restoran di ibu kota Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha tetapi juga menyentuh berbagai sektor yang terkait dengan rantai pasok pariwisata.

Krisis Ekonomi Mengancam Sektor Pariwisata

Pada saat ini, industri perhotelan Jakarta sedang berada di ambang krisis besar. Tanpa intervensi cepat dari pihak terkait, efek negatif dapat meluas hingga menelan korban dalam jumlah besar.

Sumber Masalah Utama

Kondisi sulit yang dihadapi industri perhotelan disebabkan oleh penurunan permintaan dari pasar pemerintah. Berdasarkan data survei internal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, mayoritas responden mengidentifikasi kebijakan penghematan anggaran sebagai faktor utama penyebab anjloknya pendapatan. Pengetatan anggaran telah menghambat aktivitas perjalanan dinas serta rapat-rapat instansi pemerintah, yang selama ini menjadi tulang punggung bagi banyak hotel di Jakarta.Sejak diterapkannya kebijakan tersebut, tingkat okupansi hotel turun drastis. Hal ini memicu kekhawatiran serius karena industri ini sangat bergantung pada kontribusi dari segmen pasar pemerintah, terutama untuk layanan meeting, akomodasi, dan makanan minuman (F&B). Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menjelaskan bahwa ketika anggaran diperketat, dampak langsungnya adalah kerugian finansial yang dialami para pelaku usaha.Selain itu, struktur pasar yang timpang juga memperburuk situasi. Kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta masih sangat rendah, yaitu hanya 1,98% per tahun selama periode 2019-2023. Artinya, jika belanja pemerintah berkurang, maka roda industri perhotelan akan sulit bergerak. "Dalam kondisi saat ini, pasar pemerintah masih menjadi motor penggerak. Jika hilang, di mana lagi sumber pasar?" tanya Sutrisno.

Dampak Luas pada Rantai Pasok Pariwisata

Efek domino dari penurunan permintaan pasar pemerintah bukan hanya dirasakan oleh hotel dan restoran. Sejumlah sektor lain yang terlibat dalam rantai pasok pariwisata juga ikut terseret. UMKM, pertanian, logistik, hingga pelaku seni budaya semuanya mengalami tekanan akibat lesunya aktivitas pariwisata.Menurut analisis PHRI, dampak negatif ini dapat merembet hingga ke tingkat mikro. Misalnya, petani lokal yang memasok bahan mentah untuk restoran harus menghadapi penurunan pesanan. Demikian juga dengan tenaga kerja informal yang bergantung pada kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, PHRI mendesak pemerintah agar lebih selektif dalam melakukan penghematan. Mereka menyarankan agar dana hasil efisiensi digunakan kembali melalui insentif atau subsidi pariwisata. "Jangan sampai uang yang dihemat hanya dipindahkan ke sektor lain. Kalau bisa, bantu juga hotel dan restoran lewat program komersial atau promosi," ungkap Sutrisno.

Upaya Pencegahan Krisis Massal

Tanpa adanya koreksi terhadap kebijakan fiskal, risiko PHK massal di sektor perhotelan semakin nyata. Survei yang dilakukan PHRI menunjukkan bahwa 70% pelaku usaha siap memangkas tenaga kerja antara 10-30% jika kondisi stagnan terus berlanjut. Ini merupakan indikator serius tentang potensi krisis sosial yang bisa terjadi.Industri perhotelan membutuhkan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah fundamental seperti ketergantungan terhadap pasar pemerintah. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai destinasi wisata internasional. Namun, langkah ini memerlukan dukungan kuat dari pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan promosi global.Selain itu, inovasi teknologi juga bisa menjadi jawaban atas tantangan ini. Pelaku usaha dapat memanfaatkan platform digital untuk menarik wisatawan baru, baik secara individu maupun kelompok. Penggunaan media sosial dan marketplace pariwisata bisa membuka peluang baru bagi industri yang saat ini tengah terpuruk.