Situasi industri perhotelan dan restoran di Jakarta semakin mengkhawatirkan akibat kompleksitas regulasi yang berlapis-lapis. Industri ini terbebani oleh biaya besar yang dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan administratif serta sertifikasi, yang sering kali tumpang tindih antarlembaga. Menurut pengamat dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, ada sejumlah izin yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, mulai dari izin lingkungan hingga sertifikasi halal, yang menambah beban finansial secara signifikan. "Prosesnya panjang dan mahal, padahal kondisi industri sedang menghadapi penurunan okupansi," ungkapnya dalam sebuah diskusi virtual.

Beban tambahan tersebut dirasakan lebih berat oleh hotel-hotel yang sudah lama beroperasi sebelum aturan baru diberlakukan. Salah satu contohnya adalah keharusan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang menjadi tantangan bagi properti yang tidak memiliki infrastruktur mandiri seperti pengelolaan sampah. Selain itu, kewajiban lain seperti sertifikasi kesehatan makanan dan minuman juga memerlukan waktu serta anggaran besar. Dalam situasi ekonomi yang masih rapuh pasca pandemi, tekanan ini membuat banyak pemilik usaha merasa sulit untuk bertahan. Akibatnya, beberapa telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada tenaga kontrak maupun harian.

Penghapusan hambatan regulasi sangat penting demi mendukung pemulihan ekonomi di ibu kota. Industri perhotelan dan restoran tidak hanya berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13%, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 600 ribu orang di Jakarta. PHRI menyerukan agar pemerintah memperbaiki sistem perizinan dengan cara mengintegrasikan proses lintas instansi sehingga lebih transparan dan efisien. Hal ini akan membantu pelaku usaha untuk fokus pada operasional inti mereka tanpa terjebak dalam urusan administratif yang rumit. Dengan langkah-langkah konkret dari pemerintah, diharapkan atmosfer bisnis dapat lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.