Dalam upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi penggeledahan terhadap sejumlah lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Operasi ini mencakup 21 lokasi penting yang terkait dengan dugaan korupsi proyek tahun 2025. Barang-barang bukti elektronik dan dokumen penting telah ditemukan selama proses penyidikan ini.

Operasi penggeledahan berlangsung selama enam hari, mulai dari 19 hingga 24 Maret 2025. Beberapa lokasi yang digeledah termasuk kantor pemerintahan, rumah dinas bupati, serta kantor DPRD OKU. Dokumen yang disita antara lain terkait anggaran Pokir DPRD OKU, kontrak proyek pekerjaan, dan voucher penarikan uang.

Penyelidikan Lebih Lanjut terhadap Lokasi Strategis

KPK menargetkan sejumlah lokasi strategis dalam operasi penggeledahan ini untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan ilegal yang tersembunyi di balik proyek-proyek pemerintah. Tim penyidik fokus pada dokumen-dokumen yang dapat mengungkap indikasi pelanggaran hukum oleh oknum tertentu.

Proses penggeledahan dilakukan secara sistematis pada 21 lokasi penting yang tersebar di Kabupaten OKU. Di antaranya adalah Kantor PUPR, kompleks perkantoran Pemkab OKU, rumah dinas bupati, serta beberapa fasilitas keuangan seperti Bank Sumsel Babel. Penggeledahan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang aliran dana proyek dan potensi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, barang-barang elektronik seperti komputer dan perangkat penyimpanan data juga disita guna menganalisis aktivitas digital yang relevan.

Bukti Penting yang Didapat dari Operasi KPK

Hasil dari penggeledahan ini memberikan gambaran awal tentang skala masalah korupsi yang diduga terjadi di Kabupaten OKU. Berbagai dokumen penting berhasil ditemukan dan disita oleh tim penyidik KPK. Bukti-bukti ini akan menjadi dasar bagi penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang berhasil diamankan mencakup dokumen terkait anggaran Pokir DPRD OKU, kontrak dari sembilan proyek pekerjaan, serta voucher penarikan uang yang mencurigakan. Semua dokumen ini diyakini memiliki hubungan erat dengan dugaan penyalahgunaan anggaran publik. Selain itu, penyitaan barang bukti elektronik juga membuka peluang untuk mendeteksi pola transaksi finansial yang mungkin terlibat dalam praktik korupsi. Operasi ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengungkap kebenaran dan menjaga integritas sistem pemerintahan di daerah tersebut.