Insiden tabrakan kapal tongkang di Sungai Mahakam yang mengakibatkan kerusakan pada Jembatan Mahakam membawa perhatian terhadap perlunya pengelolaan infrastruktur strategis secara holistik. Penutupan jembatan untuk evaluasi teknis menunjukkan bahwa masalah ini melampaui aspek konstruksi, mencakup tata kelola lintas sektor serta dampak ekonomi yang luas. Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa dari IKAL Strategic Center (ISC) menyoroti pentingnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam menangani situasi darurat.

Kebijakan yang reaktif dan terfragmentasi dapat memperburuk efek sistemik dari gangguan logistik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan keselamatan publik tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.

Tantangan Tata Kelola Infrastruktur Strategis di Indonesia

Pengelolaan Jembatan Mahakam dan jalur sungai yang menjadi urat nadi distribusi batu bara serta logistik nasional menghadapi berbagai tantangan. Struktur pengelolaan yang terpisah antara Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan membuat respons atas insiden menjadi kurang efektif. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan yang lebih terpadu dan koordinatif.

Sungai Mahakam tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi utama tetapi juga merupakan elemen vital dalam rantai pasok energi nasional. Namun, keterbatasan dalam mekanisme komando terpadu saat ini menyebabkan kebijakan yang sering kali bersifat reaktif. Dengan demikian, setiap insiden seperti tabrakan kapal dapat menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian regional maupun nasional. Solusi yang diperlukan adalah pendekatan lintas sektor yang mampu mengantisipasi risiko dengan lebih baik.

Mencari Keseimbangan antara Keselamatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penutupan sementara Jembatan Mahakam mencerminkan dilema antara menjaga keselamatan infrastruktur dan mempertahankan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Insiden ini menggarisbawahi pentingnya menemukan solusi yang meminimalkan dampak negatif terhadap rantai pasok barang. Tanpa pendekatan yang tepat, risiko ekonomi sistemik akan semakin besar.

Dalam konteks ini, Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa menekankan perlunya paradigma baru dalam manajemen infrastruktur strategis. Pendekatan tersebut harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari teknis konstruksi hingga regulasi lintas sektor. Selain itu, penting untuk membangun sistem mitigasi risiko yang kuat agar respons terhadap potensi insiden dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan model pengelolaan infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.