Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, menanggapi tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam pernyataannya, Andy membela Gibran dan menegaskan bahwa mengganti pemimpin negara yang terpilih secara demokratis akan merusak kepercayaan rakyat pada sistem demokrasi. Menurutnya, permintaan ini tidak hanya mengabaikan hasil suara lebih dari 96 juta pendukung pasangan Prabowo-Gibran, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi masa depan politik nasional.
Dalam suasana politik yang semakin dinamis di ibu kota negara, Jakarta, pada Minggu (20/4/2025), Andy Budiman menyampaikan sikap tegas terhadap tuntutan penggantian Wakil Presiden oleh sejumlah purnawirawan TNI. Menurut Andy, langkah ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi. Dia menekankan bahwa MPR tidak boleh kembali menjadi alat untuk mengubah kepemimpinan nasional tanpa dasar hukum yang kuat, seperti yang pernah terjadi selama era Orde Baru. Selain itu, dia juga menyerukan kepada mantan pejabat militer untuk memberikan contoh positif dengan menghormati hasil pemilihan umum.
Andy menjelaskan bahwa setiap perbedaan politik harus diselesaikan melalui jalur resmi, yakni mekanisme pemilihan umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial-politik dan mencegah konflik yang dapat meresahkan masyarakat luas. Meskipun ada delapan tuntutan lain dari forum tersebut, fokus utama mereka tampaknya berada pada isu penggantian Wakil Presiden.
Dari perspektif sejarah, upaya serupa telah gagal dalam menciptakan solusi permanen bagi ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, Andy memperingatkan bahwa langkah sembrono hanya akan mengganggu harmoni nasional.
Sebagai kesimpulan, Andy menegaskan pentingnya dialog damai dan penghormatan terhadap proses demokratis demi menjaga keutuhan bangsa.
Sebagai seorang jurnalis, saya percaya bahwa situasi ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai demokrasi yang solid dalam menghadapi tekanan politik. Setiap pihak harus memahami bahwa perubahan yang signifikan hanya bisa dicapai melalui saluran formal yang diatur oleh undang-undang. Inspirasi besar dapat diambil dari sikap PSI yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan demokrasi, meskipun tantangan politik terus bermunculan.