Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China baru-baru ini mengeluarkan regulasi ketat terkait penggunaan istilah "mengemudi pintar" atau "mengemudi otonom" dalam iklan kendaraan. Regulasi ini muncul setelah kecelakaan fatal melibatkan mobil Xiaomi SU7 yang dilengkapi fitur ADAS (Advanced Driving Assistance System). Selain itu, produsen tidak lagi dapat melakukan pembaruan perangkat lunak jarak jauh tanpa persetujuan resmi. Denda berat hingga pencabutan izin usaha akan diberlakukan bagi produsen yang menyesatkan konsumen dengan iklan yang melebih-lebihkan kemampuan teknologi mereka.

Penguatan Pengawasan atas Sistem Bantuan Pengemudi

Mandat baru ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap sistem bantuan pengemudi di kendaraan. Kecelakaan fatal yang melibatkan sedan Xiaomi SU7 telah menjadi pemicu utama langkah ini. Kejadian tersebut menyoroti pentingnya verifikasi keandalan teknologi sebelum dipasarkan kepada konsumen.

Dalam insiden yang terjadi pada Maret 2025, mobil Xiaomi SU7 terbakar setelah menabrak tiang beton dengan kecepatan tinggi. Penyebabnya diduga karena transisi kendali dari sistem ADAS ke pengemudi yang kurang efektif. Untuk mencegah hal serupa di masa depan, aturan baru menegaskan bahwa semua pembaruan perangkat lunak harus melalui proses uji coba yang komprehensif dan mendapatkan persetujuan resmi dari pihak berwenang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselamatan konsumen serta meningkatkan kredibilitas teknologi otomotif.

Pengaturan Iklan dan Dampaknya pada Industri Mobil

Regulasi terbaru juga mencakup larangan penggunaan istilah tertentu dalam iklan kendaraan. Istilah seperti "mengemudi pintar" dan "mengemudi otonom" dianggap dapat menyesatkan konsumen jika digunakan secara tidak tepat. Produsen mobil besar seperti BYD, Leapmotor, dan Toyota telah memasukkan fitur bantuan pengemudi sebagai daya tarik utama produk mereka.

Dengan regulasi baru ini, produsen harus lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi kepada calon pembeli. Pusat penelitian keselamatan lalu lintas Kementerian Keamanan Publik China menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan iklan dapat dikenakan sanksi berat, mulai dari denda lima kali lipat biaya iklan hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini diharapkan dapat mendorong industri untuk lebih fokus pada pengembangan teknologi yang aman dan andal, bukan sekadar mengejar popularitas melalui kampanye promosi yang menyesatkan.