Peningkatan angka perceraian di Indonesia mendorong langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang terkait dengan pernikahan. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyoroti perlunya revisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat regulasi yang mendukung pelestarian keluarga.

Kehadiran negara dalam menjaga keutuhan rumah tangga tidak hanya dibatasi saat prosesi pernikahan dilangsungkan. Menurut Menteri, intervensi diperlukan untuk menghindari dampak buruk akibat perceraian. "Kebijakan baru ini akan melindungi hak istri dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban utama dari perceraian," ungkapnya. Selain itu, pendekatan mediasi juga didorong sebagai solusi preventif. BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) menjadi ujung tombak dalam upaya ini.

Strategi mediasi telah dirancang secara komprehensif untuk mencakup berbagai aspek kehidupan perkawinan. Mulai dari membantu pasangan pra-nikah hingga mengatasi konflik antaranggota keluarga. Langkah-langkah ini mencakup pembinaan konseling, memfasilitasi jodoh bagi individu yang belum menikah, serta mediasi pasca perceraian demi kepentingan anak-anak. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi fokus, termasuk kerja sama dengan lembaga pendidikan dan kesehatan guna memastikan tumbuh kembang anak optimal.

Penguatan BP4 secara resmi menjadi bagian integral dalam sistem peradilan agama merupakan salah satu inovasi penting. Hal ini memastikan bahwa setiap kasus perceraian mendapat penanganan yang bijaksana dan adil. Kompleksitas tantangan rumah tangga modern, seperti rendahnya pemahaman tentang pernikahan dan pengaruh budaya digital, memerlukan pendekatan holistik. Dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, harapan besar terletak pada sinergi antara kebijakan dan program nyata. Melalui langkah-langkah ini, ketahanan keluarga dapat ditingkatkan, sehingga turut menciptakan generasi yang lebih stabil dan sejahtera.