Pembahasan mengenai legalisasi kasino kembali muncul di kalangan anggota DPR RI, dengan argumen bahwa pendirian kasino dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan ibu kota. Sejarah mencatat bahwa pada era Gubernur Ali Sadikin, perjudian dilegalkan sebagai salah satu cara untuk menambah anggaran pemerintah DKI Jakarta. Langkah ini dilakukan karena pada masa itu infrastruktur dan proyek-proyek besar menghadapi kendala keuangan. Dengan legalisasi kasino, dana yang sebelumnya mengalir ke tangan oknum-oknum tertentu dapat dialihkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Namun, kebijakan ini berakhir pada tahun 1974 setelah pemerintah pusat melarang perjudian secara nasional.

Di awal periode kepemimpinan Ali Sadikin pada tahun 1967, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan infrastruktur. Anggaran terbatas membuat pemerintah harus mencari alternatif sumber dana. Salah satu solusi yang dipilih adalah melegalkan perjudian. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa perjudian ilegal telah memberikan keuntungan finansial sebesar Rp300 juta per tahun, namun uang tersebut tidak masuk ke kas negara. Dengan legalisasi, pemerintah berharap aliran dana dari aktivitas judi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. 805/A/k/BKD/1967 menjadi dasar hukum untuk membuka kasino pertama di Kawasan Petak Sembilan, Glodok. Kolaborasi antara Pemerintah DKI Jakarta dan seorang warga negara China bernama Atang memperkenalkan arena kasino yang dibuka setiap hari dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Meskipun demikian, perjudian hanya ditujukan bagi Warga Negara China atau keturunan China di Indonesia, sementara Warga Negara Indonesia lainnya tidak diizinkan untuk berpartisipasi.

Kehadiran kasino di Petak Sembilan sukses menarik ratusan orang dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk Medan, Pontianak, Bandung, hingga Makassar. Pendapatan bulanan yang disetorkan kepada pemerintah mencapai Rp25 juta, jumlah yang sangat signifikan pada saat itu. Dalam konversi nilai saat ini, jumlah tersebut setara dengan ratusan miliar rupiah. Selain Glodok, kasino juga didirikan di Ancol, yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Jakarta.

Pada tahun 1977, selama sepuluh tahun kebijakan ini berlaku, anggaran DKI Jakarta meningkat drastis dari puluhan juta menjadi Rp122 miliar. Dana ini kemudian digunakan untuk transformasi Jakarta menjadi kota modern. Akan tetapi, semuanya berakhir pada tahun 1974 ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang secara resmi melarang segala bentuk perjudian di seluruh Indonesia.

Berakhirnya kebijakan legalisasi kasino menandai perubahan arah dalam strategi penggalangan dana pemerintah lokal. Meski begitu, dampak positif dari pendanaan hasil kasino terlihat jelas dalam pembangunan fisik Jakarta yang pesat selama periode tersebut. Diskusi kontemporer tentang potensi kasino sebagai sumber pendapatan daerah membutuhkan pemahaman mendalam atas pelajaran sejarah serta pertimbangan etis dan sosial yang relevan.