Solusi alternatif untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat telah diusulkan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan. Menurutnya, sistem pendataan dan pendampingan yang efektif dapat menekan angka kemiskinan tanpa perlu mengandalkan metode ekstrem seperti vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Solusi ini mencakup pembenahan sistem dari tingkat RT/RW hingga kementerian serta edukasi keluarga berencana.

Pendekatan baru ini juga menekankan pentingnya musyawarah dengan warga untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan data penerima bansos. Langkah ini bertujuan untuk mencegah konflik sosial dan memastikan bahwa bansos hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pembenahan Sistem Pendataan: Dari RT hingga Kementerian

Iwan Suryawan menyoroti kelemahan sistem pendataan bansos sebagai salah satu penyebab kontroversi kebijakan vasektomi. Untuk itu, dia mengusulkan pembenahan menyeluruh yang dimulai dari tingkat terkecil, yaitu RT dan RW. Melalui musyawarah bersama warga, data penerima bansos dapat disusun secara lebih akurat dan transparan.

Pengumpulan data melalui musyawarah tidak hanya membantu mengidentifikasi penerima bansos yang tepat sasaran tetapi juga meningkatkan rasa keadilan di kalangan masyarakat. Setelah proses musyawarah selesai, daftar nama penerima bansos diumumkan secara terbuka di lingkungan setempat. Langkah ini memberikan kesempatan bagi warga untuk memprotes jika ada ketidaksesuaian atau manipulasi data. Selain itu, mekanisme pengumuman ulang di tingkat kelurahan dan media publikasi pemerintah, seperti videotron atau papan informasi, menjamin bahwa seluruh proses tetap transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Mengedukasi Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan

Selain pembenahan sistem pendataan, Iwan juga menekankan pentingnya edukasi keluarga berencana sebagai solusi jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan. Edukasi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mandiri dan produktif.

Edukasi keluarga berencana harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, mulai dari pelatihan keterampilan kerja hingga program-program pengembangan diri. Peningkatan akses pekerjaan bagi warga miskin menjadi bagian integral dari strategi ini. Dengan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, harapannya adalah mereka dapat meningkatkan standar hidup tanpa harus bergantung pada bansos secara permanen. Selain itu, Iwan menegaskan bahwa niat baik Gubernur Jawa Barat dalam mengurangi kemiskinan harus didukung dengan pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan norma agama serta hak asasi manusia.