Gangguan terhadap sistem pemerintahan yang bersih masih menjadi kendala besar bagi banyak negara, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024 oleh Transparency International, sebagian besar negara di kawasan ini menunjukkan kemajuan yang lambat dalam membangun integritas administrasi publik. Negara-negara seperti Myanmar dan Kamboja tetap berada di posisi terbawah dalam peringkat CPI, dengan skor yang mencerminkan tingkat korupsi sangat tinggi.

Banyak faktor yang memperparah kondisi ini, termasuk kekurangan transparansi, lemahnya penegakan hukum, serta praktik nepotisme yang masih melanda beberapa sektor penting. Contohnya, Thailand dan Laos mengalami kesulitan untuk meningkatkan efektivitas sistem birokrasi mereka. Di sisi lain, negara-negara seperti Filipina dan Indonesia juga masih menghadapi tantangan serupa, meskipun ada upaya reformasi yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing.

Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa semua negara dapat mencapai tata kelola yang lebih baik. Singapura menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara dapat berhasil dalam memerangi korupsi melalui pengelolaan yang jujur dan transparan. Ketua Transparency International François Valérian menekankan pentingnya kolaborasi global guna menciptakan dunia yang lebih adil dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada tindakan konkret, harapan besar bisa terwujud untuk membentuk masa depan yang lebih cerah bagi seluruh bangsa.