Pemimpin ibu kota Indonesia menyoroti perlunya solusi berbasis empati dalam mengatasi tantangan migrasi pasca liburan besar. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menerapkan pendekatan keras seperti operasi yustisi terhadap para perantau yang mencari peluang di Jakarta. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya perspektif kemanusiaan dalam menangani fenomena urbanisasi yang semakin meningkat.

Urbanisasi menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Jakarta setelah periode liburan panjang. Menyadari potensi lonjakan jumlah perantau akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa daerah, Pramono menjelaskan langkah-langkah preventif yang telah dipersiapkan oleh pemerintah provinsi. Dalam diskusi dengan pejabat senior lainnya, disepakati bahwa pendekatan humanis lebih efektif dibandingkan metode represif. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya administrasi yang jelas bagi mereka yang memilih tinggal di Jakarta. "Setiap orang harus memiliki identitas resmi agar dapat dilacak dan dimonitor," ungkapnya.

Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan kesempatan bagi warga dari berbagai wilayah. Oleh karena itu, Pramono menegaskan bahwa siapa pun yang ingin bekerja di ibu kota harus membawa keterampilan atau bersedia mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas diri. Melalui pendekatan ini, diharapkan tidak hanya tercipta lingkungan yang inklusif tetapi juga produktif. Keputusan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi landasan negara, serta menunjukkan komitmen kuat terhadap kemajuan bersama tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.