Sebuah laporan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah diajukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akibat kebijakan kontroversialnya. Kebijakan ini melibatkan pengiriman siswa yang dianggap nakal ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan disiplin oleh tentara. Ayah dari seorang murid, Adhel Setiawan, bersama kuasa hukumnya dari LBH Pendidikan Indonesia, mempertanyakan langkah ini karena diduga melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip pendidikan.

Kritik terhadap kebijakan tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan seperti itu tidak sesuai dengan filsafat pendidikan yang bertujuan membangun potensi anak secara alami. Sebaliknya, kebijakan ini dilihat sebagai upaya "membentuk" anak-anak tanpa memperhatikan kebutuhan emosional mereka. Menurut pelapor, kenakalan remaja lebih sering disebabkan oleh kurangnya komunikasi serta perhatian dari lingkungan sekitar.

Pelaporan ke Komnas HAM: Kontroversi atas Kebijakan Militerisasi Siswa

Laporan terhadap gubernur Jawa Barat ini menjadi sorotan publik, karena kebijakan pengiriman siswa nakal ke barak militer dianggap melanggar hak-hak dasar anak. Adhel Setiawan, seorang ayah dari Kabupaten Bekasi, menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan modern. Melalui bantuan kuasa hukum dari LBH Pendidikan Indonesia, ia berharap Komnas HAM dapat memberikan penilaian objektif terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi.

Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan. Alih-alih membimbing anak untuk mengembangkan potensi diri, kebijakan tersebut cenderung menggunakan pendekatan represif dengan melibatkan institusi militer. Para kritikus menegaskan bahwa pendidikan harus fokus pada pengembangan karakter dan bakat anak, bukan sekadar penerapan disiplin keras yang bisa merugikan perkembangan mental mereka. Selain itu, pelapor menyatakan bahwa kenakalan siswa sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan dalam ekspresi diri, yang seharusnya menjadi tanggung jawab guru, orang tua, maupun pemerintah.

Filsafat Pendidikan vs Pendekatan Represif: Perspektif Pelapor

Melalui laporannya, Adhel juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan bukanlah proses membentuk anak seperti tanah liat, tetapi merupakan usaha untuk membantu anak mengembangkan potensi dirinya sendiri. Dengan demikian, kebijakan militerisasi siswa justru bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia.

Pendekatan represif seperti yang diusulkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi dipertanyakan karena kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan psikologis anak. Kenakalan remaja, menurut Adhel, lebih banyak disebabkan oleh kurangnya dukungan emosional dari lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, ia menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pendidikan mulai mengedepankan metode dialogis dan inklusif. Selain itu, peran guru dan orang tua sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendorong pertumbuhan potensi setiap individu tanpa paksaan atau tekanan yang berlebihan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan harus lebih holistik dan berbasis pada kebutuhan nyata anak-anak.