Laporan terbaru mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPC) tahun 2024 menunjukkan bahwa korupsi masih merupakan masalah serius di seluruh dunia. Penelitian ini juga mengungkapkan dampak buruk korupsi terhadap krisis iklim, yang menghambat upaya pengurangan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. IPC 2024 mengevaluasi 180 negara dan wilayah berdasarkan tingkat korupsi sektor publik, dengan skor berkisar antara 0 hingga 100. François Valérian dari Transparency International menekankan bahwa korupsi tidak hanya merusak pembangunan tetapi juga menjadi penyebab utama penurunan demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi (IPC) 2024 menyoroti betapa korupsi telah menjadi ancaman global yang terus berkembang. Laporan ini mencatat bahwa korupsi merusak proses pembangunan dan berkontribusi pada ketidakstabilan serta pelanggaran hak asasi manusia. Transparansi Internasional menemukan bahwa korupsi juga mempengaruhi upaya mengatasi krisis iklim dengan menghambat kemajuan dalam pengurangan emisi dan adaptasi terhadap dampak pemanasan global. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya isu lokal tetapi juga memiliki implikasi global yang luas.
Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat internasional. Menurut François Valérian, Ketua Transparency International, korupsi tidak hanya merusak struktur pembangunan tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi dan stabilitas sosial-politik. Dalam konteks lingkungan, korupsi menghalangi langkah-langkah penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempersulit upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah etika, melainkan juga masalah yang berdampak langsung pada keberlanjutan planet kita.
Berdasarkan laporan IPC 2024, beberapa negara berhasil menduduki posisi teratas dalam hal integritas dan transparansi. Denmark meraih peringkat pertama dengan skor 90, disusul oleh Finlandia dan Singapura. Skor tinggi ini mencerminkan komitmen kuat mereka dalam memerangi korupsi dan menjaga integritas sistem pemerintahan. Negara-negara lain yang masuk dalam daftar 10 besar juga menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Transparency International merilis daftar 10 negara terbersih dari korupsi berdasarkan IPC 2024. Denmark mendapat skor tertinggi dengan 90, mengonfirmasi reputasinya sebagai negara dengan pemerintahan yang sangat bersih. Finlandia (88) dan Singapura (84) juga menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas. Selandia Baru, Luxembourg, Norwegia, Swiss, Swedia, Belanda, dan Australia juga menduduki posisi teratas dengan skor antara 77 hingga 83. Prestasi ini mencerminkan dedikasi mereka dalam memerangi korupsi dan menjaga standar tertinggi dalam tata kelola pemerintahan.