Berita
Keputusan Pengadilan Membuang Yoon Suk-yeol dari Kursi Kepresidenan Korea Selatan
2025-04-04

Pengadilan tertinggi Korea Selatan telah secara resmi mencopot Yoon Suk-yeol sebagai presiden, menandai akhir dari kontroversi politik yang berkepanjangan. Keputusan ini muncul setelah parlemen memilih untuk memakzulkannya pada bulan Desember lalu, menyusul dekrit darurat militer kontroversial yang ia umumkan. Tindakan tersebut mengundang kritik keras karena dianggap melanggar prosedur formal dan hak-hak anggota parlemen. Pemecatannya segera berlaku, memicu pemilihan baru untuk menggantikan posisinya. Krisis ini juga mempengaruhi stabilitas ekonomi global, terutama dengan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump.

Mahkamah Konstitusi Menegakkan Pemakzulan dengan Suara Bulat

Pada hari Jumat, delapan hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara unanime menyetujui pemakzulan Yoon Suk-yeol. Dalam sebuah pengumuman tegas, para hakim menyoroti pelanggaran serius yang dilakukan oleh mantan presiden, termasuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Dekrit darurat militer yang dikeluarkan tanpa alasan yang jelas dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Penjabat kepala hakim Moon Hyung-bae menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip demokrasi dan hak legislatif.

Dalam sidang terpisah, Yoon sempat ditangkap atas tuduhan pemberontakan namun dibebaskan beberapa bulan kemudian. Setelah putusan keluar, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pendukungnya sambil menyesali ketidakmampuannya untuk memenuhi harapan publik. Reaksi di ibu kota Seoul bervariasi, dengan para penentangnya merayakan hasil putusan ini, sementara para pendukungnya tetap loyal.

Dari sudut pandang seorang jurnalis, keputusan ini menunjukkan pentingnya sistem cek dan saldo dalam demokrasi modern. Ketika seorang pemimpin gagal mematuhi aturan hukum atau bertindak sewenang-wenang, institusi negara harus siap untuk menjaga integritas sistem. Kasus Yoon Suk-yeol adalah pengingat akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap nilai-nilai demokratis, baik di Korea Selatan maupun di seluruh dunia.

More Stories
see more