Perselisihan internal di pemerintahan Israel semakin memanas dengan ancaman dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ia menegaskan akan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu apabila militer Israel tidak melakukan pendudukan langsung di Jalur Gaza. Smotrich, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin sayap kanan Zionis, mempertanyakan strategi militer Israel dalam penanganan konflik di wilayah tersebut. Menurutnya, langkah militer lebih agresif perlu dilakukan untuk mengatasi Hamas dan menerapkan kendali militer sementara hingga solusi permanen ditemukan. Selain itu, ia juga menyuarakan ketidaksepakatannya terkait distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Smotrich menyampaikan pandangannya bahwa PM Netanyahu bertanggung jawab atas penanganan perang di Gaza. Dalam pidatonya, dia menekankan perlunya peluncuran kampanye militer besar-besaran untuk menundukkan kelompok Hamas serta memberlakukan administrasi militer sementara di wilayah tersebut. Ia juga mendukung rencana Presiden AS Donald Trump sebelumnya sebagai jalan tengah. Jika tindakan ini tidak diambil, maka menurutnya, pemerintahan saat ini tidak memiliki hak untuk tetap berkuasa.

Selain itu, Smotrich juga terlibat dalam perdebatan serius dengan Panglima Militer Letnan Jenderal Eyal Zamir tentang tanggung jawab distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Menurut laporan media Israel, Smotrich bersikeras bahwa militer harus sepenuhnya mengendalikan operasi logistik tersebut. Namun, posisi ini ditentang oleh Zamir, yang percaya bahwa koordinasi dengan lembaga internasional lebih efektif. "Jika Anda tidak mampu melaksanakan tugas ini, kami akan mencari orang yang lebih kompeten," ujar Smotrich kepada Zamir selama pertemuan Kabinet Keamanan Israel.

Perselisihan ini terjadi di tengah situasi darurat di Gaza. Sejak awal Maret, blokade penyeberangan oleh Israel telah memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Ribuan warga Palestina, termasuk banyak anak-anak dan wanita, menjadi korban akibat serangan militer Israel sejak Oktober 2023. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant karena tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketegangan antara pejabat Israel terus meningkat, memperumit upaya diplomasi internasional dalam menyelesaikan konflik ini. Sementara itu, dunia internasional terus memantau perkembangan situasi di wilayah tersebut, termasuk kasus genosida yang sedang diproses di Mahkamah Internasional (ICJ). Langkah apa pun yang diambil oleh pemerintah Israel akan berdampak signifikan pada masa depan hubungan bilateral dan multilateral di Timur Tengah.