Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam pengaturan ulang kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Selain itu, proses seleksi tim pengelola baru untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terungkap sebagai tantangan besar yang membutuhkan kriteria ketat. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pemilihan ini tidak hanya berfokus pada keahlian teknis tetapi juga integritas individu.

Dalam reorganisasi tersebut, saham seri B dari sejumlah perusahaan strategis dialihkan kepada BKI. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara tanpa mengubah kontrol pemerintah atas perusahaan-perusahaan tersebut.

Tantangan Pemilihan Tim Manajemen Danantara

Menteri Investasi dan Hilirisasi menyoroti kesulitan dalam menyusun struktur manajemen untuk Danantara. Proses seleksi ini memerlukan kombinasi antara kompetensi teknis dan dedikasi terhadap kemajuan bangsa. Dengan bantuan head hunter internasional maupun lokal, pencarian dilakukan secara cermat untuk memastikan kandidat terbaik dipilih.

Rosan menjelaskan bahwa setiap calon diwawancarai dengan fokus pada dua aspek utama: keahlian profesional dan komitmen nasionalisme. Hal ini penting karena Danantara memiliki peran vital dalam mengelola investasi strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, meskipun ada banyak pelamar berkualitas, menemukan orang-orang yang benar-benar sesuai dengan visi dan misi organisasi adalah tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pengumuman susunan manajemen tertunda hingga semua kriteria dipenuhi sepenuhnya.

Reorganisasi Kepemilikan BUMN Melalui BKI

Pada awal bulan Maret 2025, pemerintah resmi mengalihkan kepemilikan saham seri B beberapa BUMN kepada BKI. Perubahan ini mencakup perusahaan telekomunikasi, jasa keuangan, infrastruktur, serta industri semen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan pengelolaan portofolio investasi negara secara lebih efektif.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana transformasi struktural yang lebih luas, di mana kepemilikan saham langsung oleh pemerintah digantikan dengan kepemilikan tidak langsung melalui BKI. Meski demikian, kontrol penuh atas operasional perusahaan tetap berada di tangan negara melalui mekanisme kepemilikan saham istimewa atau Seri A Dwiwarna. Dengan demikian, transisi ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.