Penggiat media sosial, Dokter Tifa atau lebih dikenal dengan nama lengkap Tifauzia Tyassuma, memberikan tanggapan terhadap langkah hukum yang diambil oleh Relawan Pemuda Patriot Nusantara. Relawan ini melaporkan Tifa ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 23 April 2025, atas tuduhan menyebarkan informasi mengenai ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain Tifa, laporan tersebut juga mencakup tokoh lain seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadillah. Melalui akun X-nya, Tifa menyatakan sikapnya dengan nada tegas serta menegaskan niat untuk meminta bukti kuat dari Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait dokumen pendukung masa studi Jokowi.

Dalam pernyataannya, Tifa tidak segan-segan menanggapi serius langkah hukum yang dilakukan. Dia berpendapat bahwa langkah kriminalisasi terhadap dirinya dan rekan-rekannya justru akan memicu munculnya lebih banyak aktivis yang siap mengungkap kebenaran. Dengan nada percaya diri, ia menegaskan pentingnya transparansi dalam isu yang berkaitan dengan riwayat pendidikan kepemimpinan nasional. Menurutnya, UGM harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan klaim mereka tentang status akademik Jokowi.

Tifa juga menyampaikan tantangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk petugas hukum dan institusi pendidikan terkait. Ia yakin bahwa teknologi modern dan semangat generasi muda akan menjadi alat efektif untuk mengungkap fakta-fakta yang selama ini dirasa masih tertutupi. "Anak-anak muda zaman sekarang memiliki potensi besar untuk mengungkap kebenaran," ujarnya dalam salah satu cuitannya.

Kasus ini telah didaftarkan dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya. Meskipun situasi tampak menantang, Tifa tetap optimistis bahwa upaya pencarian kebenaran tidak akan pernah terhenti. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperjuangkan transparansi dan integritas informasi di era digital ini.

Melalui pernyataannya, Dokter Tifa menunjukkan tekad kuat untuk melanjutkan kampanye pengungkapan kebenaran, bahkan jika itu berarti menghadapi konsekuensi hukum. Ia percaya bahwa kebenaran akan selalu menang, meski butuh waktu dan usaha keras untuk membuktikannya. Sikapnya ini mendapatkan dukungan dari para aktivis muda yang ingin memastikan bahwa setiap informasi publik ditangani dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.