Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyoroti langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memberlakukan tarif resiprokal sebagai bentuk tekanan dalam negosiasi perdagangan. Menurut JK, strategi ini bertujuan untuk mendorong mitra dagang AS berunding kembali terkait ketimpangan perdagangan. Meski tampak agresif, JK menyebut tindakan ini sebagai bagian dari dinamika hubungan internasional yang telah sering dilakukan oleh Trump.

Keputusan Trump meluncurkan tarif timbal balik sebesar 32% kepada Indonesia dipicu oleh klaim bahwa Indonesia menerapkan tarif impor sebesar 64%. Namun, JK menegaskan perlunya klarifikasi atas angka tersebut karena dapat menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk bernegosiasi secara efektif dengan AS. Situasi ini juga mencerminkan kondisi defisit perdagangan antara kedua negara, di mana nilai impor AS dari Indonesia lebih tinggi sekitar USD18 miliar.

Pendekatan Diplomasi Dalam Menghadapi Tekanan Perdagangan

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa pendekatan Donald Trump dalam mengatur tarif dagang bukanlah hal baru. Langkah ini dimaksudkan untuk membangun ruang negosiasi yang lebih luas dengan para mitra dagangnya. JK menyatakan bahwa meskipun tindakan Trump terlihat keras, namun tetap ada peluang untuk membahas ulang perjanjian perdagangan secara adil dan transparan.

Dengan pengalaman diplomatiknya, JK menekankan pentingnya sikap tenang dan rasional saat menghadapi tantangan seperti ini. Ia menyarankan agar Indonesia menggunakan data yang akurat untuk membantah klaim AS tentang tarif impor sebesar 64%. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap diskusi berlangsung berdasarkan fakta konkret. Dengan demikian, Indonesia dapat memperbaiki citranya sebagai mitra dagang yang andal serta mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Konteks Global Dari Kebijakan Tarif Resiprokal

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada awal April 2025. Keputusan ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap defisit perdagangan yang dialami AS dengan beberapa negara, termasuk Indonesia. Indonesia masuk dalam daftar sepuluh besar kontributor defisit perdagangan AS, sehingga menjadi sasaran penyesuaian tarif impor sebesar 32%.

JK menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara kedua negara, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dialog lintas batas untuk mencari solusi yang sesuai bagi semua pihak. Selain itu, JK mengajak seluruh negara untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, harapannya adalah terciptanya lingkungan perdagangan yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi dunia secara merata.