Berita
Skandal Korupsi Mantan Presiden Korsel Menguat menjelang Pemilu
2025-04-24

Dalam perkembangan politik yang menarik perhatian di Korea Selatan, mantan pemimpin negara Moon Jae-in telah dihadapkan pada tuduhan korupsi. Kasus ini berkaitan dengan pekerjaan menantunya di sebuah maskapai penerbangan rendah biaya. Jaksa mengungkapkan bahwa Moon menerima sejumlah uang sebesar 217 juta won sebagai imbalan atas bantuannya dalam pengaturan posisi menantunya tersebut. Hal ini semakin memperkeruh suasana politik menjelang pemilihan umum yang akan datang pada bulan Juni.

Pengungkapan Skandal Korupsi Mantan Presiden Korea Selatan

Pada hari Kamis (24/4/2025), pengadilan Jeonju mengungkapkan rincian skandal korupsi yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. Dalam kasus ini, ditemukan bukti bahwa menantu laki-laki Moon mendapatkan pekerjaan di maskapai Thai Eastar Jet tanpa memiliki kualifikasi atau pengalaman terkait. Menurut investigasi kejaksaan, posisi tersebut didapat berkat intervensi Moon selama masa jabatannya dari tahun 2017 hingga 2022.

Selama tiga tahun, antara 2018 hingga 2020, gaji dan manfaat lainnya yang diterima oleh menantu itu tidak mencerminkan pekerjaan nyata yang dilakukan. Faktanya, dia sering meninggalkan posisinya untuk waktu yang lama tanpa melakukan tugas sesuai tanggung jawabnya. Maskapai penerbangan ini diketahui secara efektif dikendalikan oleh mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat pimpinan Moon. Keuntungan finansial yang diberikan kepada menantu itu kemudian dianggap sebagai bentuk suap yang ditujukan kepada presiden saat itu.

Skandal ini menambah ketegangan politik di Korea Selatan, yang tengah bersiap untuk pemilihan umum pada 3 Juni 2025. Ini juga menjadi pembicaraan hangat setelah Yoon Suk-yeol sebelumnya dicopot dari jabatan karena langkah kontroversialnya dalam pemberlakuan darurat militer.

Berkaca pada kasus ini, kita dapat belajar pentingnya integritas dalam kepemimpinan publik. Sebagai warga negara, kita harus lebih waspada terhadap praktik korupsi yang bisa merugikan sistem demokrasi. Skandal ini mengingatkan kita bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap para pemimpin.

More Stories
see more