Dalam era digital saat ini, transparansi menjadi faktor penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan dipercaya. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, memudahkan publik dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. US News & World Report baru-baru ini merilis survei tentang negara-negara dengan pemerintahan paling transparan. Survei ini melibatkan 17.000 responden dari berbagai belahan dunia, menilai 73 negara berdasarkan lima atribut utama. Hasilnya, Swedia, Norwegia, dan Denmark menduduki peringkat teratas, sementara Indonesia tidak masuk dalam 100 besar.

Keterbukaan informasi sangat penting dalam era modern. Berdasarkan survei oleh US News & World Report, negara-negara dengan pemerintahan paling transparan telah ditentukan. Model penilaian dikembangkan oleh WPP dan Wharton School dari Universitas Pennsylvania. Responden dinilai berdasarkan praktik bisnis dan pemerintahan yang transparan, distribusi kekuatan politik, kepercayaan, dan tingkat korupsi. Negara-negara Skandinavia mendominasi daftar ini, seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark. Selain itu, Finlandia, Belanda, Swiss, Belgia, Kanada, Jerman, dan Selandia Baru juga termasuk dalam daftar tersebut. Negara-negara ini dikenal memiliki praktik pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya.

Survei ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan pemerintahan paling transparan cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah. Misalnya, Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru seringkali dinobatkan sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024 juga mencatat bahwa Denmark berada di posisi pertama, disusul oleh Finlandia, Singapura, Selandia Baru, dan Luksemburg. Hal ini menunjukkan hubungan kuat antara transparansi dan integritas pemerintahan.

Pentingnya transparansi tidak hanya terbatas pada praktik pemerintahan tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik. Negara-negara yang berhasil dalam hal ini, seperti Swedia dan Norwegia, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, Indonesia belum mencapai prestasi serupa, berada di peringkat 101 dari 180 negara dalam CPI 2024. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi dan pengurangan korupsi.

Hasil survei menekankan pentingnya transparansi dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan dipercaya. Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark telah menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat membawa manfaat signifikan bagi masyarakat. Di sisi lain, negara-negara yang kurang transparan, seperti Indonesia, perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan mereka. Dengan demikian, transparansi bukan hanya menjadi tujuan tetapi juga merupakan alat penting untuk membangun kepercayaan publik.