Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memperkuat dukungan militer terhadap Israel dengan memberikan berbagai senjata canggih yang diperlukan untuk melanjutkan konflik di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, yang menekankan perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintahan Trump dibandingkan dengan masa administrasi Biden. Langkah-langkah strategis ini mencakup penjualan senjata bernilai miliaran dolar dan penghapusan regulasi yang menghalangi distribusi amunisi.

Berfokus pada hubungan erat antara kedua negara serta dampak kebijakan tersebut terhadap situasi geopolitik, artikel ini membahas langkah-langkah spesifik yang diambil oleh AS untuk mendukung Israel, termasuk pemangkasan prosedur legislatif dan peningkatan bantuan militer secara drastis.

Pendekatan Baru dalam Hubungan Militer AS-Israel

Morgan Ortagus menyoroti perbedaan signifikan dalam strategi pemerintahan Trump dibandingkan dengan era Biden, terutama dalam hal dukungan militer kepada Israel. Selama masa pemerintahan sebelumnya, Israel dianggap terbatas dalam operasi militer mereka karena keterbatasan senjata dan akses amunisi. Namun, dengan pendekatan baru ini, AS memastikan bahwa sekutunya memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan misi militer mereka.

Pada masa pemerintahan Biden, Israel menghadapi tantangan besar karena keterbatasan persenjataan, mengharuskan mereka menggunakan amunisi usang yang sudah berusia puluhan tahun. Setelah pergantian kepemimpinan, pemerintahan Trump segera mengambil tindakan dengan mempercepat pengiriman senjata modern. Hal ini tercermin dari penandatanganan deklarasi darurat oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang memfasilitasi pengiriman bantuan militer senilai empat miliar dolar ke Israel. Dengan langkah ini, AS tidak hanya meningkatkan kapasitas pertempuran Israel tetapi juga memperkuat ikatan strategis antara kedua negara.

Kebijakan Ekspor Senjata dan Pengaruh Geopolitik

Selain meningkatkan volume penjualan senjata, pemerintahan Trump juga fokus pada penyederhanaan prosedur ekspor. Perubahan ini bertujuan untuk meminimalkan pengawasan kongres dan mempercepat transaksi militer internasional. Dengan menyusun perintah eksekutif yang dirancang untuk merampingkan proses ekspor, Gedung Putih berusaha menghapus hambatan birokrasi yang dianggap memperlambat aliran senjata ke sekutu-sekutu utamanya.

Sejak awal tahun 2025, AS telah menyetujui beberapa penjualan senjata besar-besaran ke Israel, termasuk rudal udara-ke-udara, rudal Hellfire, peluru artileri, dan bom. Penjualan senjata ini mencapai total nilai hampir dua belas miliar dolar, mencerminkan komitmen AS untuk memperkuat posisi Israel di wilayah tersebut. Selain itu, pencabutan peraturan yang dimulai oleh Biden, yang meminta jaminan hak asasi manusia, menunjukkan prioritas baru dalam kebijakan luar negeri AS. Dengan mengabaikan tinjauan kongres normal dan mempercepat pengiriman senjata, pemerintahan Trump telah menetapkan standar baru dalam hubungan militer AS-Israel, yang memiliki implikasi signifikan bagi stabilitas regional dan global.