Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya memperkenalkan strategi baru dalam menjaga ketersediaan dan harga daging sapi yang stabil. Melalui langkah impor sebanyak 5.000 ekor sapi hidup dari Australia, Pemprov berharap dapat memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat ibu kota. Direktur Utama Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menyebut bahwa tahap pertama telah tiba dengan jumlah 500 ekor pada Mei 2025, sementara pengiriman lanjutan akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun. Ini merupakan bagian dari upaya strategis BUMD pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Jakarta, terutama menjelang perayaan besar seperti Hari Raya Iduladha.
Pendekatan Langkah-langkah Impor dan Prosesnya
Dalam rangkaian usaha ini, sebanyak 500 sapi jenis Brahman Cross (BX) telah tiba di Rumah Potong Hewan (RPH) Serang, Banten, untuk menjalani proses penggemukan selama tiga bulan. Setelah mencapai bobot ideal, para sapi tersebut akan didistribusikan ke beberapa RPH di wilayah Jakarta, seperti Cakung, Bogor, Serang, dan Sukabumi. Raditya menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan tetapi juga memperkuat sistem distribusi pangan di wilayah tersebut.
Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan bahwa strategi ini disusun berdasarkan prinsip "4K" — ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Dengan adanya impor ini, Pemprov berharap dapat mengantisipasi lonjakan permintaan hewan kurban yang mencapai lebih dari 63.000 ekor selama Iduladha. Pilihan negara Australia sebagai mitra impor dipertimbangkan karena jarak geografis yang dekat dan biaya logistik yang efisien.
Ketika ditanya tentang rencana ekspansi impor ke negara lain, Eli menyampaikan bahwa meskipun potensi ada, penjajakan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efisiensi ongkos kirim dan waktu tempuh. Selain itu, Pemprov juga menekankan pentingnya menjaga kualitas daging agar bebas dari bahan berbahaya.
Dengan demikian, langkah ini menjadi solusi proaktif untuk memastikan akses warga Jakarta terhadap sumber protein hewani yang berkualitas dan terjangkau.
Langkah impor ini memberikan pelajaran penting bagi pembaca tentang pentingnya perencanaan matang dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD), Jakarta berhasil menunjukkan contoh nyata dalam mengelola rantai pasok pangan secara efisien. Penggunaan strategi "4K" juga menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara aspek teknis, sosial, dan ekonomi dalam setiap kebijakan publik. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, tetapi juga tentang membangun rasa percaya diri masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadapi situasi sulit.