Kabinet keamanan Israel telah mengambil langkah besar dengan menyetujui rencana untuk memperluas serangan militer terhadap Hamas. Langkah ini melibatkan pengambilalihan penuh Jalur Gaza, yang diperkirakan akan membawa perubahan signifikan dalam dinamika konflik wilayah tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer akan fokus pada penghancuran infrastruktur Hamas serta pembebasan sandera. Selain itu, Israel juga merencanakan strategi bantuan kemanusiaan melalui sektor swasta sebagai upaya mengakhiri blokade dua bulan terakhir.
Pengumuman ini mendapat berbagai respons dari komunitas internasional. Meskipun Amerika Serikat menawarkan dukungan logistik berupa distribusi makanan bagi warga Palestina, Inggris menegaskan penolakannya terhadap ekspansi operasi militer Israel di Gaza. Situasi ini semakin memperkeruh hubungan antara Israel dan kelompok Hamas, yang menegaskan penolakannya terhadap tekanan yang diberikan oleh Israel.
Serangan Militer: Operasi Penghancuran Infrastruktur Hamas
Israel berencana untuk melakukan operasi militer lebih luas di Jalur Gaza dengan tujuan utama menghancurkan organisasi militan Hamas. Operasi ini mencakup strategi jangka panjang yang bertujuan untuk merebut kendali wilayah secara permanen. Menurut Benjamin Netanyahu, 2,1 juta penduduk Gaza akan dipindahkan demi perlindungan mereka selama proses operasi. Namun, detail terkait batasan geografis serangan belum diungkapkan sepenuhnya.
Dalam rincian rencana ini, Israel tidak hanya berfokus pada serangan fisik tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis melalui taktik militer yang lebih agresif. Dengan menekankan bahwa pasukan Israel "tidak akan masuk dan keluar", operasi ini dirancang untuk menciptakan dampak yang bertahan lama. Fokus utama adalah menghilangkan ancaman militer dari Hamas, yang telah menjadi penyebab konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Langkah ini menunjukkan tekad Israel untuk mengubah paradigma pertempuran di Jalur Gaza.
Pendekatan Alternatif Bantuan Kemanusiaan
Selain rencana militer, Israel juga mempertimbangkan cara alternatif untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza. Kabinet keamanan Israel menyetujui prinsip kerja sama dengan perusahaan swasta untuk menyalurkan bantuan. Hal ini bertujuan untuk menggantikan sistem blokade selama dua bulan terakhir yang telah menyebabkan kekurangan pangan parah di wilayah tersebut. Meskipun demikian, rencana ini menuai kritik dari PBB karena dianggap melanggar prinsip dasar kemanusiaan.
Pendekatan baru ini dianggap kontroversial karena melibatkan sektor swasta dalam distribusi bantuan. Organisasi-organisasi kemanusiaan seperti PBB menolak bekerja sama dengan skema ini, mengklaim bahwa metode tersebut dapat memperburuk kondisi masyarakat lokal. Sementara itu, Amerika Serikat menawarkan solusi alternatif dengan berjanji membantu distribusi makanan bagi warga Palestina melalui jalur non-militer. Namun, negara-negara lain seperti Inggris tetap menentang langkah militer Israel di Gaza, menyoroti pentingnya pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik ini.