Seorang tenaga ahli honorer yang tergabung dalam Komisi A DPRD Jakarta dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual oleh rekan seprofesinya. Pelaporan ini telah diregistrasi dengan nomor resmi dan diterima pada April 2025 setelah korban menjalani pemeriksaan medis. Tindakan pelecehan yang dilaporkan mencakup tindakan fisik serta komunikasi berupa pesan singkat yang bersifat mengganggu. Korban mengaku mengalami trauma psikologis akibat insiden ini, bahkan hingga memengaruhi status pekerjaannya. Plt Sekretaris DPRD Jakarta menyatakan bahwa pelaku akan diberikan sanksi berat jika tuduhan terbukti.

Pelaporan Kasus Pelecehan Seksual di DPRD Jakarta

Suatu kasus pelecehan seksual melibatkan dua tenaga ahli honorer di lingkungan DPRD Jakarta telah menarik perhatian publik. Laporan tersebut diajukan korban ke SPKT Polda Metro Jaya dengan bukti-bukti yang mendukung klaimnya. Dalam laporan ini, korban menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi antara Februari hingga awal Maret 2025. Kejadian tersebut melibatkan interaksi fisik tanpa persetujuan serta percakapan lewat pesan singkat yang mengandung unsur pelecehan.

Menurut keterangan kuasa hukum korban, tindakan yang dilakukan pelaku tidak hanya membuat korban merasa tidak nyaman, tetapi juga membawa dampak serius pada kesehariannya. Selain mengalami gangguan psikologis, korban bahkan menghadapi pembekuan sementara dari pekerjaannya sebagai tenaga ahli. Proses penyelidikan sedang berlangsung untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk apakah pelaku harus dipecat atau menerima teguran lebih lanjut.

Tindakan Tegas dari Pihak DPRD Jakarta

DPRD Jakarta memberikan respons cepat terhadap kasus ini dengan menegaskan sikap tegas terhadap pelaku jika terbukti melakukan pelecehan seksual. Plt Sekretaris DPRD Jakarta, Augustinus, menyampaikan bahwa semua ASN maupun pejabat yang terlibat dalam kasus semacam ini akan menerima sanksi keras sesuai aturan. Sanksi ini dapat berkisar dari teguran hingga pemecatan permanen.

Pernyataan ini menjadi bentuk dukungan bagi korban dan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pelecehan. Langkah-langkah tegas seperti ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan. Sebagai institusi publik, DPRD Jakarta menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme para pegawai. Dengan adanya penanganan serius terhadap kasus ini, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya pada sistem pengawasan yang diterapkan oleh lembaga tersebut.