Dalam sebuah pernyataan terbaru, CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk meredam kekhawatiran masyarakat tentang kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memeriksa Danantara. Rosan juga menjelaskan struktur pengawasan yang kuat dan beragam di lembaga tersebut, melibatkan berbagai pihak penting termasuk dewan pengawas, penasihat, dan pemantau.

Pengawasan Multi-Lapis di Danantara

Rosan menekankan bahwa Danantara memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat. Lembaga ini dikelilingi oleh berbagai entitas pengawas, mulai dari pemerintah hingga organisasi keagamaan. Struktur pengawasannya mencakup dewan pengawas, penasihat, dan komisi pemantau yang melaporkan langsung kepada presiden. Dengan demikian, integritas Danantara tetap terjaga.

Struktur pengawasan Danantara terdiri dari dewan pengawas yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, didampingi oleh Muliaman Hadad sebagai wakil ketua dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota. Selain itu, mantan pejabat negara seperti Tony Blair, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo juga terlibat sebagai penasihat. Ini menunjukkan bahwa Danantara memiliki reputasi yang sangat baik dan selalu berusaha menghindari risiko. Komisi pemantau yang terdiri dari kepala KPK, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK juga memastikan transparansi operasional Danantara.

Komitmen Terhadap Hukum dan Transparansi

Rosan menegaskan bahwa Danantara berkomitmen untuk patuh pada hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Meski ada kekhawatiran masyarakat, Rosan meyakinkan bahwa semua pihak di Danantara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Reputasi para pengurusnya yang luar biasa menjadi jaminan bahwa mereka tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu.

Menurut UU BUMN, perusahaan plat merah seperti Danantara mengadopsi prinsip business judgment rule, yang menegaskan bahwa BUMN bukan bagian dari penyelenggara negara. Kerugian yang dialami BUMN juga tidak dianggap sebagai kerugian negara. Namun, Rosan menegaskan bahwa hal ini tidak mengurangi komitmen Danantara terhadap kepatuhan hukum dan transparansi. Semua laporan dan aktivitas Danantara langsung dilaporkan kepada Presiden, menunjukkan tingkat pengawasan yang sangat tinggi.