Dalam pidatonya, Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya kehadiran negara untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Beliau menyatakan bahwa pemerintah harus lebih responsif terhadap keluhan rakyat tanpa harus menunggu tuntutan luas melalui media sosial. Selain itu, dia juga menggarisbawahi perlunya menjaga prinsip tata kelola yang baik dalam pengambilan kebijakan.

Lebih jauh lagi, Puan menyadari bahwa pembahasan isu-isu nasional sering kali memerlukan waktu yang tidak singkat. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk lambat bertindak. Kebijakan publik harus dibuat dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi serta tetap sesuai dengan kewenangan yang ada.

Pentingnya Responsivitas Negara

Menurut Puan Maharani, negara memiliki peran vital dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Hal ini mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga kondisi petani dan nelayan. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menunggu situasi darurat atau viralnya suatu masalah di media sosial sebelum mengambil tindakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, beliau mengajak semua pihak untuk membuat komitmen bersama guna merespons setiap keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Misalnya, ketika ada laporan tentang kesulitan akses layanan rumah sakit atau tantangan dalam dunia kerja, negara harus hadir sebagai solusi yang efektif. Dengan demikian, rakyat dapat merasakan langsung manfaat dari kehadiran negara di tengah-tengah mereka.

Selain itu, Puan menyoroti pentingnya pendekatan proaktif dalam menangani permasalahan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah dapat membangun sistem pemantauan yang lebih cermat untuk mendeteksi potensi konflik atau tantangan di awal. Dengan cara ini, langkah-langkah preventif bisa diambil sebelum masalah menjadi lebih besar. Pendekatan seperti ini tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah, tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Tata Kelola yang Baik dalam Pengambilan Kebijakan

Meskipun kecepatan respon sangat diperlukan, Puan juga menekankan bahwa tata kelola yang baik harus tetap dipertahankan. Ini berarti bahwa seluruh proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan integritas tinggi, termasuk aspek transparansi dan akuntabilitas. Niat baik saja tidak cukup jika tidak didukung oleh sistem yang kuat dan terukur.

Pengambilan kebijakan publik harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk aspirasi langsung dari masyarakat. Proses ini harus ditopang oleh data yang akurat dan analisis yang mendalam agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, setiap kebijakan harus sesuai dengan batasan kewenangan yang telah ditentukan.

Dalam konteks ini, Puan juga mengingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kualitas kebijakan. Terkadang, tekanan untuk memberikan solusi cepat dapat mengaburkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan harus melewati tahapan evaluasi yang ketat sebelum diterapkan secara luas.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dapat memperkuat sinergi antarlembaga dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola informasi dan teknologi modern. Dengan pendekatan seperti ini, negara dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip good governance.